KPK Didesak Periksa Wamendikbud

TRIBUNNEWS.COM,.JAKARTA- Kesatuan Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (KAMERAD) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wiendu Nuryanti.

Pemanggilan yang dilakukan terkait dugaan korupsi yang dilaporkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Muhammad M Nuh berapa bulan yang lalu. "Kami menduga ini ada intervensi sehingga kasus ini seolah hilang bak ditelan bumi. Padahal sudah terang benderang, kenapa KPK tidak merespon," kata Presedium KAMERAD, Haris Pertama.

Dalam rilisnya kepada Tribun, Kamis (11/7/2013) diungkap Menteri M Nuh sudah melaporkan dugaan itu langsung kepada Presiden, dan jelas juga disebutkan, Wiendu diduga melakukan praktek rasuah di Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Diketahui sebelumnya, hasil investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan Wiendu Nuryanti diduga kuat terlibat kasus korupsi di Direktorat Jenderal Kebudayaan. "Kenapa kasus ini hilang, KPK tidak berani menindak?" Haris mempertanyakan. 

Diketahui, ada empat perusahaan yang ditunjuk melaksanakan kegiatan promosi budaya dengan nilai proyek Rp 27,31 miliar. Kegiatan pertama adalah konferensi Federasi Promosi Budaya Asia di Surakarta, September 2012. Lelang proyek ini dimenangi PT Fokus Konvesindo dengan nilai kontrak Rp 910 juta, menyisihkan dua perusahaan lain dengan tawaran harga lebih rendah.

Hasil investigasi oleh Inspektorat, PT Fokus berafiliasi dengan Yayasan Stuppa Indonesia, organisasi pengelola pertunjukan dan budaya milik Wiendu. Dua karyawan Fokus, yaitu Ilham Derajat dan Dwi Kusumaningsih, membenarkan afiliasi itu.

Sedangkan karyawan Divisi Riset Stuppa, Wayan Suweta, mengakui Dwi bekerja di Stuppa sebagai tenaga ahli untuk PT Karmawibangga, perusahaan yang beralamat sama dengan Stuppa di Yogyakarta.

Proyek lain adalah persiapan World Culture Forum 2013 di Bali senilai Rp 13,85 miliar. Investigasi Inspektorat menyebutkan, PT Patihindo Convex sebagai pemenang lelang tak membayar sewa ruangan di sebelah kantor Wiendu di lantai 2 Gedung A Kementerian Pendidikan.

Inspektorat merekomendasikan Kementerian tak membayar sisa pembayaran untuk Patihindo senilai Rp 1,6 miliar. Auditor juga menemukan adanya intervensi pejabat pada sejumlah lelang kegiatan di Ditjen Kebudayaan yang melibatkan event organizer (EO).

"Jika KPK tidak berani mengusut ini, maka kami akan melakukan aksi hari Senin depan di KPK dan Kemendikansbud. Hukum harus ditegakan, siapapun orangnya," pungkas Haris.

Baca Juga:

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.