KPK Diminta Ungkap Calon Menteri Jokowi-JK yang Dikategorikan Tidak Layak

KPK Diminta Ungkap Calon Menteri Jokowi-JK yang Dikategorikan Tidak Layak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane berharap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), secara transparan membuka siapa saja calon menteri Kabinet Indonesia Hebat yang terkena katagorisasi,  tidak direkomendasikan masuk kabinet pemerintahan Jokowi-JK.

Tujuannya, agar tidak terjadi politisasi, penjegalan, dan pembunuhan karakter terhadap calon tertentu, terutama calon-calon yang tidak disukai pihak tertentu di KPK.

"IPW mendesak agar KPK menjelaskan  proses dan mekanisme penilaiannya serta siapa saja pihak yang terlibat, sehingga KPK bisa menentukan katagorisasi terhadap para calon menteri Jokowi, terutama dari unsur Polri," ujar Neta, Selasa (21/10/2014).

KPK perlu menjelaskan, apa dasar hukumnya mereka membuat katagorisasi? Apakah sudah ada ketentuan hukum yang mengikat sehingga calon menteri itu pantas dikatagorisasi? Hal ini penting dipertanyakan agar KPK tidak menjadi lembaga superior dalam menilai seseorang tanpa dasar hukum yang jelas," Neta mengingatkan.

Saat ini ada 43 calon menteri yang sudah disampaikan Jokowi ke KPK. Sehingga KPK membuat katagorisasi merah, kuning tua, dan kuning muda untuk para calon. KPK sangat berharap Jokowi tidak memilih nama-nama yang diberi tanda warna.

"Penetapan menteri kabinet adalah hak preogratif presiden. Seharusnya pengujian calon menteri dilakukan presiden secara rahasia dengan sistem intelijen dan tidak melibatkan KPK dengan terbuka," kata Neta.

"Karena pelibatan KPK sudah terbuka, KPK juga harus membuka mekanisme penilaiannya, agar transparan, tidak dipolitisasi, dan bukan bagian dari penjegalan atau pembunuhan karakter," sambungnya.  

Bagaimana pun, sambung Neta lagi,  dalam menetapkan calon menteri, Jokowi-JK sudah melakukan seleksi ketat. Namun sangat disayangkan jika Jokowi-JK masih memasukkan figur-figur yang tidak berkualitas dan tidak punya kapabilitas.

"Misalnya, figur yang tidak terpilih sebagai anggota legislatif malah dijadikan menteri. Peluang inilah yang membuat KPK bisa melakukan katagorisasi. Dengan adanya katagorisasi KPK ini, Jokowi bisa dinilai telah kebobolan," pungkas Neta S Pane.

Baca Juga:

Lima Kebaruan Saat Pelantikan Jokowi-JK

Foto Jokowi dan Jusuf Kalla Belum Terpasang di Gedung Pemprov DKI

ICW Sarankan Jokowi Tidak Buru-buru Umumkan Nama Menteri