KPK: Forum Antikorupsi Asia Tenggara perkuat kerja sama penegak hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Forum Regional Antikorupsi Asia Tenggara menghasilkan beberapa rekomendasi untuk memperkuat kerja sama bagi para penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Kerja sama lintas yurisdiksi dalam investigasi dan penuntutan menjadi poin utama yang diusulkan yang berhasil dibuktikan KPK beberapa waktu lalu," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis.

Sebelumnya, KPK berpartisipasi dalam Forum Internasional "Regional Anti-Corruption Conference for Law Enforcement Professionals in Southeast Asia" yang digelar secara "hybrid" di Bangkok, 29-31 Agustus 2022.

Baca juga: Ketua KPK: Merdeka itu sejatinya saat Indonesia bebas dari korupsi

Ali mengatakan pada hari terakhir pertemuan dihasilkan dokumen berjudul "Recommendations from the Regional Anti-Corruption Conference for Law Enforcement Professionals in Southeast Asia".

"Dokumen ini merekomendasikan agar pemerintah dan badan berwenang di negara-negara Asia Tenggara mempertimbangkan untuk mengambil sejumlah inisiatif dalam pemberantasan korupsi," ungkap dia.

Rekomendasi tersebut di antaranya dalam rangka memperkuat kerja sama regional dan internasional untuk investigasi dan penuntutan kasus korupsi lintas yurisdiksi.

"Direkomendasikan peningkatan kerjasama antarlembaga intelijen keuangan, investigasi, penuntutan kasus korupsi kompleks di kawasan, peningkatan efisiensi bantuan hukum timbal balik, dan bentuk lain kerja sama internasional," kata Ali.

Baca juga: Firli ingatkan modus korupsi semakin canggih seiring majunya teknologi

Rekomendasi lainnya yang dihasilkan adalah peserta forum dapat menindaklanjuti kaitan antara korupsi dan tindak pidana lainnya, kata dia.

Terakhir, paparnya, rekomendasi dalam upaya meningkatkan kerangka hukum dan kelembagaan untuk pemulihan aset hasil kejahatan.

"Forum regional ini merekomendasikan sejumlah poin terkait pencegahan TPPU (tindak pidana pencucian uang) dan transfer hasil kejahatan, peningkatan kerja sama internasional untuk pemulihan aset serta rekomendasi terkait penyitaan, perampasan, dan pengelolaan aset," kata Ali.

Pertemuan Regional "Anti-Corruption Conference for Law Enforcement Professionals in Southeast Asia" diselenggarakan atas kerja sama Kantor Regional Asia Tenggara dan Pasifik, "United Nations Office on Drugs and Crime" (UNODC) serta Komisi Anti-Korupsi Thailand dan Kementerian Kehakiman Korea Selatan.

Baca juga: Indonesia Justice Watch menilai kinerja KPK tunjukkan hasil meyakinkan

Forum itu dihadiri praktisi pemberantasan korupsi dari unsur penegak hukum, otoritas pusat, dan lembaga pemberantasan korupsi dari negara-negara ASEAN, Timor Leste, dan beberapa pakar dari unsur UNODC dan akademisi.

Ketua KPK Firli Bahuri secara daring hadir sebagai pembicara dalam "High Level Panel 1" dengan tema "Tantangan dan Praktik Pemberantasan Korupsi di Asia Tenggara".

Pada sesi tersebut, KPK membagikan pengalaman dan keberhasilan dalam upaya pengembalian aset tindak pidana korupsi atau TPPU melalui kerja sama antarnegara dan lembaga penegakan hukum.