KPK-JakLingko jalin kerja sama upaya penguatan pemberantasan korupsi

·Bacaan 2 menit

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PT Jakarta Lingko Indonesia (JakLingko) menandatangani perjanjian kerja sama tentang penguatan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana dan Direktur Utama PT JakLingko Muhamad Kamaluddin di Jakarta, Jumat.

Wawan memaparkan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK melalui tiga pendekatan utama, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan yang dilakukan secara sinergis dan membutuhkan peran serta masyarakat.

"Pekerjaan menindak itu oleh KPK tetapi untuk mencegah itu tidak hanya urusan KPK melainkan semua orang. Semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk bersama-sama menghilangkan korupsi di Indonesia," kata Wawan dalam sambutannya sebagaimana keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Adapun lingkup kerja sama khususnya terkait pencegahan tindak pidana korupsi, sosialisasi dan kampanye antikorupsi, pendidikan dan pelatihan antikorupsi, sistem penanganan pengaduan, pertukaran data dan/atau informasi serta lingkup lainnya sesuai kesepakatan.

Baca juga: Kerjasama Pertamina dan KPK dinilai wujud penguatan GCG

Fokus kerja sama dalam pencegahan korupsi antara lain meliputi penerapan dan peningkatan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pengembangan program pengendalian gratifikasi serta perbaikan pada area pelayanan publik.

Selain itu, dalam lingkup sosialisasi dan kampanye, kedua pihak sepakat untuk melakukan kampanye antikorupsi bersama antara lain dalam bentuk pemasangan materi kampanye antikorupsi berupa "Public Service Announcement" (PSA) dan pada kartu yang diterbitkan JakLingko.

Terkait pendidikan dan pelatihan, KPK akan memberikan pelatihan teknis untuk meningkatkan kapabilitas terkait antikorupsi dan pengaduan masyarakat serta manajemen antisuap bagi pegawai JakLingko. KPK dan JakLingko juga sepakat untuk mendorong penerapan sistem penanganan pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang terintegrasi dengan "Whistleblowing System" (WBS) KPK.

Kedua pihak juga sepakat untuk melakukan pertukaran data dan/atau informasi yang meliputi antara lain data yang dikelola JakLingko terkait identitas pemegang kartu, transaksi, dan data perlintasan penumpang.

Sementara itu, Direktur Utama JakLingko Muhamad Kamaluddin menyambut baik kerja sama sebagai upaya pencegahan korupsi dan menjadi prioritas pihaknya. Ia juga menyampaikan komitmennya untuk bekerja sama dalam jangka panjang mengingat penugasan yang diberikan kepada JakLingko dalam mengintegrasikan transaksi pembayaran transportasi di Jabodetabek yang akan dipusatkan di JakLingko.

Baca juga: KPK - Polri eratkan koordinasi supervisi pemberantasan korupsi

"Kami melihat kerja sama ini sangat penting, (sebagai) elemen pencegahan korupsi dalam proses kami," ujar dia.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada KPK atas terwujudnya kerja sama penguatan pemberantasan korupsi tersebut.

"Komitmen kami untuk mendukung program-program antikorupsi KPK dan juga untuk bekerja sama dengan KPK dalam jangka panjang," kata Kamaluddin.

KPK telah bekerja sama dengan banyak kementerian/lembaga/organisasi pemerintah/sektor swasta untuk mendorong diimplementasikannya upaya-upaya pencegahan korupsi melalui edukasi, kampanye, dan sosialisasi antikorupsi.

Kampanye bersama dengan JakLingko telah diawali pada Maret 2021 dengan pembagian masker "anti-virus korupsi". Kampanye bersama tersebut diusung untuk memperkenalkan nilai-nilai antikorupsi kepada publik, khususnya terkait nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian dengan pesan "anti-virus korupsi".

Baca juga: MK, KPK bekerja sama berantas korupsi

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel