KPK Jelaskan Konstruksi Kasus Suap Izin Tambang Mardani Maming

Merdeka.com - Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming tersangka kasus dugaan suap izin tambang. KPK menyebut uang itu diduga mengalir ke kantong Mardani Maming.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, kasus dugaan suap ini berawal dari pemberian izin usaha pertambangan operasional produksi (IUP OP) kepada pihak swasta yaitu PT PCN (Prolindo Cipta Nusantara), saat Mardani Maming menjabat Bupati Tanah Bumbu tahun 2010. Padahal IUP OP yang berlokasi di Kecamatan Angsana, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan adalah milik PT BKPL.

"Henry Soetio selaku pengendali PT PCN bermaksud untuk memperoleh IUP OP milik PT BKPL," kata Alex di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (28/7) malam.

Alex menyebut, demi memperoleh IUP OP milik PT BKPL, Henry diduga mendekati dan meminta bantuan Mardani Maming. Lalu pada tahun 2011, Mardani Maming diduga mempertemukan Henry Soetio dengan Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo yang kala itu menjabat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi di Tanah Bumbu.

"MM (Mardani Maming) diduga memerintahkan Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo agar membantu dan memperlancar pengajuan IUP OP dari Henry Soetio," urai Alex.

Alex melanjutkan, surat keputusan yang diharapkan Henry akhirnya terbit pada Juni 2012. Melalui surat itu, PT PCN memiliki izin usaha pertambahan di tempat yang sebelumny milik PT BKPL.

Namun ternyata, sambung Alex, surat validasi yang ditandatangani Mardani Maming diduga menabrak sejumlah aturan administrasi dokumen yang sengaja di-backdate (dibuat tanggal mundur) dan tanpa bubuhan paraf dari beberapa pejabat yang berwenang.

"Peralihan IUP OP dari PT BKPL ke PT PCN diduga melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam aturan tersebut, pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain," ujar Alex.

Diduga Monopoli Operasional Pelabuhan

Alex menambahkan, kongkalikong Mardani Maming dan Henry merambah ke ranah pelabuhan di Tanah Bumbu. Mardani Maming diduga meminta Henry mengajukan pengurusan perizinan pengelolaan oprasional pelabuhan.

Pengelolaan pelabuhan diduga akan dimonopoli oleh perusahaan fiktif PT Angsana Terminal Utama (ATU) milik Mardani Maming yang dikelola oleh keluarganya, mulai dari pemegang saham dan susunan direksinya.

"Diduga PT ATU dan beberapa perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan adalah perusahaan fiktif yang sengaja dibentuk MM (Mardani Maming) untuk mengolah dan melakukan usaha pertambangan hingga pelabuhan di Kabupaten Tanah Bumbu,” beber Alex.

Reporter: Muhammad Radityo Priyasmono/Liputan6.com [gil]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel