KPK Minta Tambahan Anggaran Rp432 M untuk Tunjangan Pegawai & Beli Alat Teknologi

Merdeka.com - Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta tambahan anggaran tahun 2023 sebesar Rp432,07 miliar. Tambahan anggaran ini untuk belanja teknologi informasi dan tunjangan pegawai KPK.

"Bilamana memungkinkan, KPK membutuhkan anggaran sebesar Rp432,07 miliar," ujar Firli saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9).

Firli menjelaskan, amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara harus diatur tunjangan khusus kepada pegawai KPK bila terjadi penurunan pendapatan. Maka dibutuhkan tambahan anggaran Rp290,07 miliar.

"Perhitungan KPK atas dasar amanat PP itu, maka kebutuhan anggaran tambahan belanja pegawai dibutuhkan tambahan Rp290,07 miliar," katanya.

Sementara untuk teknologi informasi, dirasakan ada kebutuhan membeli baru. Setelah KPK mengikuti diskusi dan pameran informasi teknologi di Praha, Republik Ceko. "Kita membutuhkan alat teknologi dengan besaran anggaran Rp142 miliar," kata Firli.

Anggaran KPK Menurun

Firli juga mengungkap pagu anggaran KPK tahun 2023 sebesar Rp1.276,7 miliar. Terdiri dari anggaran dukungan manajemen Rp882,1 miliar, anggaran pencegahan dan pemberantasan korupsi Ep349,6 miliar.

Anggaran KPK tahun 2023 ini mengalami penurunan sebesar Rp66,52 miliar bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2022.

"Jika dibandingkan tahun 2022, anggaran KPK mengalami penurunan sebesar Rp66,52 miliar," kata Firli. [tin]