KPK pertanyakan revisi pasal penyadapan di RUU KUHAP

MERDEKA.COM. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan sikap pemerintah yang sedang membahas Rancangan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam rancangan itu, salah satu pasal membahas tentang masalah penyadapan yang berpeluang besar melumpuhkan lembaga antikorupsi itu.

"Pemerintah sebaiknya ikhlas dan jujur kepada rakyat apa maksudnya penyadapan seizin hakim itu?" ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas melalui pesan singkatnya kepada merdeka.com, Minggu (24/3).

Busyro mengatakan seharusnya pemerintah melihat sejumlah hakim tertangkap basah menerima suap. Menurut Busyro, hal itu sudah menunjukkan mafia peradilan semakin ganas dan sistemik.

"Apa masih belum yakin mafia peradilan semakin ganas dan sistemik yang sejatinya setara dengan gerakan subversif. Mengapa masih toleran kepada mereka (hakim) dengan pasal baru KUHAP tentang izin penyadapan tersebut?" ujarnya.

Busyro mengaku curiga jangan-jangan selama ini pemerintah tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Busyro berharap agar pemerintah menyampaikan dengan jelas maksud dan tujuan 'menggodok' kembali rancangan KUHAP itu.

"Mbok ya terus terang saja. Melawan koruptor atau tidak sama sekali, agar terang benderang bagi rakyat karena KPK di depan dan di belakang rakyat," sindir Busyro.

Rancangan KUHAP saat ini sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu pasal yang direvisi yakni pasal 83 tentang izin penyadapan.

Dalam Pasal 83 khususnya di ayat 3, disebutkan penyidik yang hendak menyadap harus mengajukan permohonan izin tertulis ke hakim pemeriksa pendahuluan. Hal inilah yang berpotensi melumpuhkan kewenangan KPK karena penyadapan harus seizin hakim di pengadilan.

Faktanya, banyak hakim yang tertangkap basah oleh KPK menerima suap. Bahkan, uang suap para hakim itu berkaitan dengan perkara yang mereka tangani. Sebanyak 6 orang hakim kini terjerat perkara suap.

Sebenarnya UU KPK bersifat lex specialis (bersifat khusus), yang artinya tidak terkena aturan KUHAP yang bersifat lex generalis (bersifat umum). Dikenal dengan asas lex specialis derogat legi generalis, yakni undang-undang yang bersifat khusus menyingkirkan undang-undang yang bersifat umum.

Namun tetap saja jika pasal tersebut ikut dicantumkan, kinerja KPK akan terganggu. Terakhir, KPK hanya berharap dalam pencantuman pasal itu terdapat pengecualian. Yakni pengecualian terhadap tugas penyadapan oleh KPK karena kejahatan korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang serius.

Sumber: Merdeka.com
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.