KPK Rampungkan Penyidikan Mantan Wali Kota Banjar Herman Sutrisno

·Bacaan 2 menit

Merdeka.com - Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan penyidikan mantan Wali Kota Banjar Herman Sutrisno dalam kasus dugaan suap proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kota Banjar dan dugaan penerimaan gratifikasi.

"Tim penyidik telah selesai melaksanakan tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti untuk tersangka HS pada tim jaksa," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (22/4).

Ali mengatakan, pelimpahan berkas Herman dari tim penyidik kepada tim jaksa dilakukan lantaran tim jaksa menyatakan syarat formil dan materiil berkas Herman telah lengkap.

Herman masih akan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada Gedung Merah Putih.

"Penahanan tetap masih dilakukan oleh tim jaksa selama 20 hari sampai dengan 10 Mei 2022 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih," kata Ali.

Dengan diterimanya berkas penyidikan tersebut, maka tim jaksa penuntut umum pada KPK memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan. Nantinya surat dakwaan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung.

"Persidangan diagendakan di Pengadilan Tipikor pada PN Bandung," kata Ali.

KPK menetapkan mantan Wali Kota Banjar Herman Sutrisno (HS) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kota Banjar tahun 2008 sampai 2013 dan dugaan penerimaan gratifikasi.

Selain Herman, KPK juga menjerat Direktur CV Prima Rahmat Wardi (RW) sebagai tersangka pemberi suap.

Dalam kasus ini Herman kerap memberi kemudahan kepada Rahmat untuk mendapatkan mendapatkan beberapa paket proyek pekerjaaan di Dinas PUPRPKP. Antara tahun 2012 sampai 2014, Rahmat mengerjakan 15 paket proyek pekerjaan dengan total nilai proyek sebesar Rp23,7 miliar.

Sebagai bentuk komitmen atas kemudahan yang diberikan oleh Herman maka Rahmat memberikan fee proyek antara 5% sampai dengan 8% dari nilai proyek.

Selain itu, sekitar Juli 2013, Herman diduga memerintahkan Rahmat meminjam uang ke salah satu Bank di Banjar dengan nilai yang disetujui sekitar Rp4,3 Miliar. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi Herman dan keluarganya, sedangkan untuk cicilan pelunasannya menjadi kewajiban Rahmat.

Rahmat juga beberapa kali memberi fasilitas pada Herman dan keluarganya. Di antaranya tanah dan bangunan untuk pendirian SPPBE di Kota Banjar. Rahmat juga diduga memberikan sejumlah uang untuk biaya operasional Rumah Sakit Swasta yang didirikan oleh Herman.

Selama masa kepemimpinannya sebagai Walikota Banjar dari tahun 2008 s/d 2013, Herman diduga banyak menerima uang dalam bentuk gratifikasi dari para kontraktor dan pihak lainnya yang mengerjakan proyek di Pemerintah Kota Banjar.

Reporter: Fachrur Rozie/Liputan6.com [fik]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel