KPK Sebut Lukas Enembe Perlu Dirawat Sementara di RSPAD

Merdeka.com - Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Papua Lukas Enembe, tersangka kasus korupsi proyek infrastruktur. Meski begitu, hasil pemeriksaan dokter menyatakan Lukas memerlukan perawatan medis terlebih dahulu.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan, sejauh ini telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Tim Dokter RSPAD Gatot Subroto dengan pendampingan oleh tim penyidik dan dokter KPK.

"Meliputi pemeriksaan fisik tanda vital, laboratorium dan jantung yang kemudian pendapat dari dokter menyimpulkan bahwa tersangka LE diperlukan perawatan sementara di RSPAD," tutur Ali kepada wartawan, Rabu (11/1).

Ali belum bisa memastikan kapan pemeriksaan terhadap Lukas Enembe atas kasus korupsi yang menjeratnya dilakukan. Namun dia menegaskan bahwa penyelesaian penyidikan perkara tersebut masih terus dilakukan KPK dengan tetap mematuhi prosedur hukum dan ketentuan lainnya.

"Termasuk menjunjung asas praduga tidak bersalah, penghormatan HAM dan pemenuhan hak-hak tersangka sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku," kata Ali.

Gubernur Papua Lukas Enembe ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa (10/1). Anggota Tim Hukum dan Advokasi Gubernur Papua (THAGP) S Roy Rening mengatakan Lukas Enembe diterbangkan dari Bandara Sentani pada sekitar pukul 14.00 WIT.

Dia mengatakan, pihaknya akan mengikuti prosedur hukum yang ada, terkait penangkapan Lukas Enembe. Jika dilakukan penahanan, THAGP meminta agar KPK mempertimbangkan kesehatan Lukas Enembe.

"Kami minta kesehatan Pak Gubernur juga dipertimbangkan oleh KPK," ujar Anggota THAGP lainnya, Petrus Bala Pattyona.

Selain mempertimbangkan kesehatan Lukas Enembe, THAGP juga meminta KPK untuk mempertimbangkan permohonan Lukas dan keluarga, agar dia dirawat di Singapura.

Diketahui, Gubernur Papua Lukas Enembe dijadikan tersangka dalam Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa Penerimaan hadiah atau janji Lukas Enembe selaku Gubernur Papua Periode 2013-2018 dan 2018-2023 terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.

Reporter: Nanda Perdana Putra
Sumber: Liputan6.com [tin]