KPK serahkan memori banding perkara terdakwa Bupati HSU nonaktif

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan memori banding dalam perkara dengan terdakwa Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, nonaktif Abdul Wahid.

"Jaksa KPK Titto Jaelani, Kamis (1/9) telah menyerahkan memori banding pada Panitera Muda Pengadilan Tipikor PN Banjarmasin dalam perkara dengan terdakwa Abdul Wahid," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.

Abdul Wahid merupakan terdakwa dalam perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU, Kalimantan Selatan, tahun 2021-2022, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca juga: KPK banding terkait perkara Bupati HSU nonaktif Abdul Wahid

Adapun yang menjadi argumentasi tim jaksa yang menjabarkan dalam memori banding, di antaranya terkait dengan pembuktian penerimaan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Diakui terdakwa karena menerima pemberian uang di antaranya dari pihak kontraktor yang mendapatkan proyek di Pemkab HSU," ucap Ali.

Selain itu, uang tunai Rp4,1 miliar yang ditemukan di rumah Abdul Wahid saat dilakukan penggeledahan merupakan uang gratifikasi yang diberikan kepada terdakwa karena jabatannya selaku bupati.

"Yang terhitung 30 hari kerja sejak diterima oleh terdakwa tidak pernah pula melaporkan kepada Direktorat Gratifikasi KPK," kata dia.

Baca juga: Bupati HSU nonaktif Abdul Wahid divonis 8 tahun penjara

Selanjutnya, soal pembayaran uang pengganti Rp26 miliar. KPK menyatakan uang pengganti itu seharusnya tetap dibebankan kepada terdakwa sebab telah dinikmati dan dibelanjakan dengan membeli berbagai aset berupa tanah dan bangunan.

Sebelumnya, tim jaksa dalam surat tuntutannya telah menguraikan berbagai penerimaan terdakwa Abdul Wahid yang kemudian diubah bentuk menjadi berbagai aset bernilai ekonomis tinggi.

"KPK berharap majelis hakim pengadilan tinggi akan memutus dan mengabulkan permohonan tim jaksa sebagaimana surat tuntutan," ujar Ali.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin telah memvonis terdakwa Abdul Wahid dengan hukuman pidana penjara 8 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Baca juga: JPU KPK tuntut Bupati Hulu Sungai Utara nonaktif pidana 9 tahun

Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU KPK. Uang pengganti yang dituntut jaksa tidak disertakan hakim dalam vonis tersebut.

Dalam tuntutannya, JPU KPK menuntut Abdul Wahid pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp500 juta subsider 1 tahun kurungan.

Kemudian Abdul Wahid dituntut membayar uang pengganti Rp26 miliar lebih. Uang pengganti tersebut diperhitungkan dari total gratifikasi yang menurut JPU KPK telah diterima terdakwa sejak tahun 2015 baik berupa "fee" proyek maupun jual beli jabatan di lingkup Pemkab HSU, yakni lebih dari Rp31 miliar.

Jumlah itu lalu dikurangkan dengan aset likuid yang telah disita penyidik dan dirampas untuk negara, termasuk uang tunai baik berupa rupiah, dolar AS maupun dolar Singapura yang nilainya setara kurang lebih Rp5,1 miliar.