KPK sita 8 bidang tanah diduga milik Bupati Probolinggo nonaktif

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita delapan bidang tanah di beberapa lokasi yang diduga aset milik tersangka Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS).

Penyitaan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Puput sebagai tersangka.

Baca juga: KPK usut dugaan penyembunyian aset bupati Probolinggo nonaktif

Baca juga: KPK duga Puput Tantriana Sari samarkan aset hasil korupsi

"Tim penyidik KPK telah melakukan penyitaan delapan bidang tanah sekaligus pemasangan pelang sita pada beberapa lokasi yang diduga aset milik tersangka PTS dan kawan-kawan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis.

Adapun aset-aset tersebut, yaitu satu bidang tanah kavling yang berada di Desa Bulu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, satu unit rumah yang berada di Desa Sumber Lele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, satu bidang tanah yang berada di Desa Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, satu bidang tanah yang berada di Kelurahan/Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.

Berikutnya, satu bidang tanah yang berada di Kelurahan/Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, satu bidang tanah di Kelurahan/Desa Kedungcaluk Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, satu bidang tanah yang berada di Desa Kedungcaluk Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, dan satu bidang tanah yang berada di Kelurahan/Desa Kedungcaluk Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.

Ali mengatakan tujuan pemasangan plang sita tersebut untuk menjaga status aset tersebut agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

"Di samping itu, dengan dilakukannya penyitaan diharapkan pada tahap penuntutan hingga dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, aset-aset tersebut dapat dirampas untuk negara sehingga optimalisasi 'asset recovery' dapat terwujud," tuturnya.

Hal tersebut, kata dia, sejalan dengan strategi penindakan KPK yang bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada setiap pelakunya, namun juga mengoptimalkan pengembalian keuangan negara akibat kerugian yang telah timbul dari perbuatan korupsi tersebut.

KPK mencatat pada periode Januari-Mei 2022 telah mengumpulkan "asset recovery" sejumlah Rp179,390 miliar.

Baca juga: KPK panggil anggota Fraksi NasDem DPR RI terkait kasus Puput Tantriana

Baca juga: KPK panggil Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI terkait kasus Puput Tantriana

"Capaian tersebut meningkat signifikan jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar Rp71,134 miliar atau meningkat sebesar 157 persen. Dengan begitu, 'asset recovery' KPK menyokong penerimaan kas negara untuk pembiayaan pembangunan nasional," ujar Ali.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Puput bersama suaminya yang merupakan mantan anggota DPR RI dan juga mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin (HA) sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.

Kasus tersebut merupakan pengembangan kasus suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo, Jawa Timur, yang sebelumnya juga menjerat keduanya sebagai tersangka.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel