KPK Sita Uang Rp1 M terkait Kasus Suap Bupati Bogor Ade Yasin

Merdeka.com - Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang Rp1 miliar saat operasi tangkap tangan terhadap Bupati Bogor Ade Yasin. Ade Yasin ditangkap KPK di rumahnya, kawasan Cibinong, Bogor, Rabu (27/4).

"KPK mengamankan bukti uang dalam pecahan rupiah dengan total Rp1,024 Miliar yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp570 juta dan uang yang ada pada rekening bank dengan jumlah sekitar Rp454 juta," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi persnya, Kamis (28/4).

Penangkapan Ade berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan adanya pemberian uang dari Bupati Kabupaten Bogor melalui orang kepercayaannya kepada anggota tim audit BPK Perwakilan Jawa Barat. Uang suap itu diberikan untuk mengubah laporan keuangan Pemkab Bogor dari disclamer menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

KPK melakukan operasi tangkap tangan secara paralel. Diawali dengan pergerakan ke salah satu hotel di Bogor. Namun setelah para pihak menerima uang selanjutnya mereka pulang ke Bandung, Jawa Barat.

"Tim mengamankan 4 pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat dimaksud yang saat itu sedang berada kediamannya masing-masing di Bandung pada Selasa 26/4/2022 malam," terang Firli.

Firli melanjutkan, KPK juga bergerak menangkap Ade Yasin, pejabat dan ASN pemkab Bogor di rumahnya masing-masing di Bogor keesokan harinya.

"Selanjutnya seluruh yang diamankan tersebut, dibawa ke Gedung Merah putih KPK di Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan intensif," papar Firli.

Bupati Bogor Ade Yasin Tersangka

KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka dugaan suap pengurusan audit laporan keuangan Pemkab Bogor. Ade Yasin menjadi tersangka bersama sejumlah pihak lain.

Para tersangka lain adalah Maulana Adam (Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor), Ihsan Ayatullah (Kasubdit Kas Daerah BPK), AD Kabupaten Bogor, dan Rizki Taufik (PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor).

KPK juga menetapkan empat pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat yang menjadi tim auditor pemeriksa laporan keuangan Pemkab Bogor. Di antaranya, ATM (Kasub Auditor IV Jawa Barat 3 Pengendali Teknis), AM (Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor), HNRK (Pemeriksa), dan DGTR (Pemeriksa).

"KPK selanjutnya melakukan penyelidikan dan menemukan adanya bukti permulaan yang cukup yang kemudian meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka, pemberi AY (Ade Yasin) Bupati Kab. Bogor periode 2018 s/d 2023," ujar Firli.

Ade Yasin bersama Maulana Adam, Ihsan Ayatullah, Rizki Taufik disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. [ray]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel