KPK Sudah Tetapkan Tersangka Suap Pengurusan Laporan Keuangan Pemprov Sulsel

Merdeka.com - Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan perkara yang menjerat mantan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah. Saat ini lembaga antirasuah mengusut kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulsel dan sudah menetapkan tersangkanya.

"Dari hasil perkembangan persidangan perkara sebelumnya dengan terpidana Nurdin Abdullah (Gubernur Sulsel), KPK kembali mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap untuk pemeriksaan laporan keuangan Pemda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 pada Dinas PUTR," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (22/7).

Ali mengatakan, dalam pengusutan kasus ini pihaknya sudah mengantongi nama tersangka. Namun lantaran kebijakan baru KPK era Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri, pengumuman tersangka berikut konstruksi perkara akan diumumkan saat upaya paksa penangkapan dan penahanan.

"KPK akan mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, uraian dugaan perbuatan pidana dan pasal-pasal yang disangkakan ketika penyidikan perkara ini telah cukup yang dilanjutkan dengan upaya paksa penangkapan dan penahanan," jelasnya.

Terus Kumpulkan Bukti

Menurut Ali, tim lembaga antirasuah masih terus mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan dari pihak terkait. Tim juga sudah menggeledah beberapa lokasi demi mendapatkan bukti-bukti baru.

Ali berharap masyarakat turut mengawal perjalanan kasus ini, termasuk bersedia membantu memberikan informasi jika mengetahuinya.

"Pengumpulan alat bukti saat ini masih berjalan di antaranya dengan melakukan upaya paksa penggeledahan dan penyitaan disertai dengan pemanggilan berbagai pihak sebagai saksi," kata Ali.

Perkara Nurdin Abdullah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Eksekusi dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Makassar Nomor : 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks tanggal 29 November 2021. KPK dan Nurdin Abdullah sama-sama tak mengajukan upaya hukum banding atas vonis tersebut.

Kini vonis Nurdin telah berkekuatan hukum tetap alias inkracht. "Terpidana akan mendekam di Lapas Klas I Sukamiskin Bandung untuk menjalani pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," ujar Ali Fikri, Kamis (16/12).

Nurdin divonis 5 tahun penjara denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar. Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp2,1 miliar dan SGD350 ribu. Jika dalam jangka waktu 1 bulan tak dibayar, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika harta bendanya tak mencukupi maka diganti pidana badan selama 10 bulan penjara.

Dalam perkara ini, Nurdin dinyatakan terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi bersama-sama dengan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Edy Rahmat. Suap dan gratifikasi yang diterima Nurdin dan Edy berkaitan dengan sejumlah proyek di Sulawesi Selatan.

Selain Nurdin, KPK juga menjebloskan Edy Rahmat. Eksekusi terhadap Edy berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Makassar Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Mks tanggal 29 November 2021. Edy divonis 4 tahun denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan.

"Terpidana (Edy) dimasukkan ke Lapas Klas I Sukamiskin Bandung untuk menjalani pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," jelas Ali. [yan]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel