KPK Tetapkan Eks Wali Kota Yogyakarta Tersangka Suap IMB

Merdeka.com - Merdeka.com - Haryadi Suyuti (HS) mantan Wali Kota Yogyakarta resmi menjadi tersangka kasus suap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain HS, ada tiga orang lainnya yang turut ditetapkan tersangka.

Penetapan tersangka setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK pada Kamis 2 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib di wilayah Kota Yogyakarta dan Jakarta.

"KPK melanjutkan ke tahap penyelidikan dan kemudian menemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk selanjutnya meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan empat tersangka," kata Alex saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/6).

Alex kemudian merinci nama-nama serta jabatan para tersangka. Diketahui, tersangka pertama berinisial ON atau benama lengkap Oon Nusihono berasal dari kalangan swasta dan berperan sebagai terduga pemberi suap.

"Tersangka berstatus sebagai pemberi, berinisial ON (Oon Nusihono), selaku Vice President Real Estate PT SA (Summarecon Agung) Tbk," jelas Alex.

Sedangkan untuk pihak penerima, Alex mengungkap ada tiga nama yang berstatus sebagai pejabat publik. Salah satunya adalah eks Wali Kota Yogyakarta (2017-2022) Haryadi Suyuti.

"Sebagai pihak penerima, HS (Haryadi Suyuti), Wali Kota Yogyakarta periode 2017 s/d 2022. NWH (Nurwidhihartana), Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta, dan TBY (Triyanto Budi Yuwono), Sekretaris Pribadi merangkap ajudan HS," jelas Alex.

Atas perbuatan mereka, lanjut Alex, KPK menyangkakan dengan dua sangkaan berbeda. Terhadap pemberi, pasal disangkakan adalah Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

"Sebagai Penerima, pasal disangkakan adalah Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP," katanya.

Reporter: Muhammad Radityo/Liputan6.com [rhm]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel