KPK: Tidak Ada Intervensi Penetapan AU Tersangka

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan penetapan Anas Urbaningrum menjadi tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji berkaitan dengan proses perencanaan pelaksaan pembangunan Sport Center tidak ada intervensi dari pihak eksternal.

"Baru sekarang kami menemukan dua alat bukti yang cukup, bukan karena pesanan, bukan karena intervensi, atau imbauan dari pihak lain," kata Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. di Jakarta, Jumat.

Dia menegaskan bahwa penanganan kasus Hambalang itu tidak ada kaitannya dengan politik.

Menurut dia, KPK menyadari sejak lembaga antikorupsi menangani kasus tersebut sering bermunculan persepsi di tengah masyarakat yang menghubung-hubungkan dengan di luar ranah hukum.

"Klise, tetapi menegakkan hukum memang harus (berdasarkan) dengan dua alat bukti yang cukup. (Terkait) seseorang pengurus partai selalu muncul persepsi-persepsi yang seperti tadi, tidak hanya kasus Hambalang," ujarnya.

Saat ditanya apakah ada desakan pihak istana terkait dengan penetapan Anas jadi tersangka, menurut Johan, KPK menetapkan atau tidak status yang bersangkutan pasti akan muncul pertanyaan di tengah masyarakat.

Johan memastikan KPK masih mengembangkan kasus Hambalang ini. Selain itu, dia menegaskan bahwa KPK tidak menarget-nargetkan dalam penyelesaian kasus tersebut.

"Bisa dipastikan KPK masih mengembangkan kasus Hambalang. Baik "sport centre"-nya maupun terkait yang baru kami umumkan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjadi tersangka dalam kasus proyek sport center Hambalang.

"Gelar perkara yang dilakukan beberapa kali dan hari ini dugaan penerimaan hadiah atau janji berkenaan dengan pembangungan Hambalang dan/atau proyek lainnya dan menetapkan AU sebagai tersangka," kata Johan.

Menurut Johan, Anas telah melanggar tindak pidana korupsi dalam kaitannya sebagai anggota DPR RI sebelum menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Selain itu, ujarnya, penetapan Anas ini telah melalui gelar perkara (ekspose) yang dilakukan lima pimpinan KPK, dan disetujui semua pimpinan serta ditandatangani Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

KPK menjerat Anas dengan Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (ar)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.