KPK Tindaklanjuti Laporan Dugaan Gratifikasi Menteri Suharso

Agus Rahmat, Edwin Firdaus
·Bacaan 1 menit

VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan informasi mengenai laporan masyarakat terhadap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Suharso Manoarfa.

"Setelah kami cek, berdasarkan informasi yang kami terima benar ada laporan dimaksud," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dikonfirmasi awak media, Jumat, 6 November 2020.

Ali menjelaskan, tindakan selanjutnya terhadap setiap laporan masyarakat, KPK akan melakukan langkah-langkah analisa lebih lanjut dengan lebih dahulu melakukan verifikasi mendalam terhadap data yang diterima.

"Selanjutnya akan dilakukan telaahan dan kajian terhadap informasi dan data tersebut," kata Ali.

Bila dari hasil telaah dan kajian ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana, menurut Ali, maka tidak menutup kemungkinan KPK akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku.

Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, dilaporkan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 5 November 2020.

Politikus PPP itu dilaporkan ke KPK karena diduga menerima gratifikasi berupa bantuan carter jet pribadi dalam kegiatan kunjungan ke Medan dan Aceh, pada Oktober 2020 yang diberikan oleh seseorang.

Dalam dokumen diterima VIVA, Jumat, 6 November 2020, Monoarfa dilapori kader PPP sendiri yang mengklaim mengetahui masalah itu. Sang pelapor pun menyertakan bukti-bukti berupa foto dan video.

Si pelapor juga mengatakan dalam keterangannya bahwa dugaan gratifikasi tersebut terkonfirmasi dengan informasi di LHKPN yang dilaporkan tahun 2018, kekayaan terlapor sebesar Rp84.279.899 yang karenanya tidak mungkin untuk menyewa jet pribadi.

Baca juga: PPP: Pesawat Pribadi yang Digunakan Plt Ketum dari Pinjaman