KPP Pratama Solo Sita Aset Delapan Penunggak Pajak Senilai Rp4,4 Miliar

Merdeka.com - Merdeka.com - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta melakukan sita atas aset wajib pajak. Sita dilakukan terhadap 8 wajib pajak atas tunggakan pajak yang belum dibayarkan.

Aset yang disita berupa 2 unit rekening, 5 unit mobil, 3 unit sepeda motor, dan 2 unit mesin percetakan dengan nilai aset sebesar kurang lebih Rp913,5 juta.

Eksekusi sita dilakukan oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP Pratama Surakarta. Sita dilakukan sesuai dengan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) Nomor SIT-00210/WPJ.32/KP.0604/2022 tanggal 26/07/2022.

Kepala KPP Pratama Surakarta Yunus Darmono mengatakan, penyitaan dilakukan dikarenakan wajib pajak tidak melunasi tagihan pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Sebelumnya juga telah dilakukan upaya persuasif berupa edukasi dan imbauan untuk melunasi utang pajaknya.

"Total utang pajak atas kedelapan wajib pajak tersebut mencapai Rp4,4 miliar. Kinerja penerimaan penagihan KPP Pratama Surakarta sampai dengan penyitaan ini, telah mencapai angka 100,24 persen dari target dengan nilai penerimaan Rp 6,57 miliar," ujarnya, Kamis (28/7).

Penanggung Pajak Diberi Waktu 14 Hari

Menurut dia, tindakan penagihan aktif ini dilakukan sebagai bentuk law enforcement. Sesuai peraturan yang berlaku, penyitaan ini dilakukan agar setiap wajib pajak mendapatkan hak dan kewajiban sesuai dengan yang mereka lakukan.

"Yang taat pajak akan mendapatkan pelayanan yang baik tetapi kepada para penunggak pajak kita akan melakukan tindakan tegas dan terukur, sebagai bentuk law enforcement penegakan hukum perpajakan," tandas Yunus.

Setelah dilakukan penyitaan, lanjut dia, apabila dalam jangka waktu 14 hari penanggung pajak belum melunasi utang pajak beserta biaya penagihannya maka kendaraan roda empat yang menjadi obyek sita tersebut akan dilelang. Sebelumnya terlebih dahulu dilakukan pengumuman lelang.

"Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penyitaan ini dilakukan apabila dalam jangka waktu 2x24 jam setelah pemberitahuan surat paksa, penanggung pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya," katanya.

Ia menambahkan, KPP Pratama Surakarta lebih mengedepankan pendekatan persuasif agar wajib pajak memenuhi kewajibannya. Tindakan penyitaan merupakan langkah terakhir karena wajib pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu yang ditentukan. [yan]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel