KPPN Sampit catat sektor pendapatan tumbuh sebesar 87,38 persen

Kinerja APBN wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah hingga 30 September 2022 pada sektor pendapatan tumbuh sebesar Rp886,35 miliar atau 87,38 persen dibanding periode yang sama pada 2021 (yoy).

"Kinerja APBN sampai dengan akhir September 2022, untuk realisasi pendapatan APBN lingkup KPPN Sampit yakni mencapai Rp1.900,71 miliar," kata Kepala KPPN Sampit, Deni Rusdijaman dalam keterangan yang diterima di Sampit, Rabu.

Dia menjelaskan, kenaikan pendapatan APBN lingkup KPPN Sampit, baik dari sisi perpajakan, bea keluar dan penerimaan PNBP, utamanya masih bersumber dari kondisi perekonomian yang terus membaik. Adapun wilayah kerja KPPN Sampit meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Katingan, dan Seruyan.

"Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan berasal dari komponen penerimaan perpajakan," terangnya.

Hal itu meliputi penerimaan penghasilan (PPh) yang naik sebesar Rp314,08 miliar atau 76.39 persen (yoy), pajak pertambahan nilai (PPN) naik sebesar Rp267,05 miliar atau 59.69 persen (yoy), pajak perdagangan berupa bea keluar yang naik sebesar Rp162,99 miliar atau 523.90 persen (yoy) dan bea masuk naik sebesar Rp1,71 miliar atau 99.3 persen (yoy).

Realisasi Penerimaan PPh sebesar Rp723,06 miliar didominasi peningkatan penerimaan PPh 25/29 badan sebagai efek semakin membaiknya laba usaha perusahaan berdasarkan laporan keuangannya dan membaiknya pertumbuhan ekonomi dibanding masa pandemi tahun 2021.

Penerimaan PBB sebesar Rp220,08 miliar, meningkat sebagai dampak pembayaran PBB Tahun 2022 oleh wajib pajak sebelum jatuh tempo dan kerja sama KPP Pratama Sampit dengan pemerintah daerah. Sedangkan realisasi penerimaan PPN sebesar Rp714,45 miliar mengalami pertumbuhan dikarenakan membaiknya harga komoditas terutama TBS dan harga CPO serta adanya penurunan restitusi PPN.

Realisasi penerimaan bea keluar tahun 2022 sebesar Rp194,10 miliar didominasi oleh penerimaan ekspor Washed Bauksit dan sisanya dari ekspor komoditas CPO serta produk turunannya.

Dana sawit mengalami penurunan sebagai dampak fluktuasi atau turunnya harga komoditas CPO dan produk turunannya serta sempat adanya larangan ekspor CPO serta produk turunannya.

Untuk penerimaan bea masuk sebesar Rp3,43 miliar mengalami kenaikan hampir 100 persen (yoy) sebagai dampak meningkatnya BC 2.5 (pengeluaran dari KB untuk dijual di TLDDP) dengan komoditas pengemas produk turunan CPO. Selanjutnya, realisasi PNBP hingga September 2022 mencapai Rp33,89 miliar atau mengalami kenaikan Rp16,46 miliar atau 94.44 persen (yoy).

Untuk PNBP, sampai dengan 30 September 2022 terealisasi Rp33,89 miliar, naik 94.44 persen yoy. Khusus PNBP Pengelolaan Aset terdapat pertumbuhan sebesar Rp0,37 miliar atau 48,12persen (yoy).

Dari total realisasi PNBP aset sampai dengan 31 September 2022 sebesar Rp1,15 miliar, khusus untuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan yang menjadi mitra kerja KPKNL Pangkalan Bun, terealisasi sebesar Rp 0,51 miliar dengan penyumbang terbesar dari satker Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Polres Seruyan. Pertumbuhan tersebut mengindikasikan mulai pulihnya layanan K/L pasca pandemi.

Pada sisi lain, kinerja belanja APBN mencapai Rp2.836,62 miliar atau 72 persen dari pagu, yang terdiri dari dari Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Realisasi Belanja K/L sebesar Rp344,06 miliar atau 69 persen dari pagu, dengan rincian komponen belanja yaitu belanja pegawai mencapai Rp205,15 miliar atau 75 persen, belanja barang mencapai Rp128,46 miliar atau 63 persen dan belanja modal mencapai Rp10,45 miliar atau 40 persen.

Kinerja Belanja APBN lingkup KPPN Sampit mengalami penurunan sebesar Rp1,8M atau sebesar minus 0,06 persen (yoy), utamanya disebabkan oleh penurunan di belanja pemerintah pusat khususnya realisasi belanja modal yang turun 79,69 persen (yoy).


"Sejumlah kendala lelang dan budaya perlambatan aktivitas K/L yang terjadi pada awal tahun anggaran 2022 menjadikan realisasi belanja masih perlu untuk dioptimalkan, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Selain itu, terdapat perlambatan pelaksanaan kegiatan yang telah dikontrakkan akibat adanya kebijakan penyesuaian BBM," ujarnya.
Baca juga: Menggerakkan perekonomian masyarakat pelosok melalui Pertashop
Baca juga: Perbaikan ruas jalan di kota Sampit gunakan teknologi daur ulang
Baca juga: Bupati Kotim apresiasi bantuan untuk korban banjir terus berdatangan