KPPOD: Penganggaran adaptif-realistis pulihkan ekonomi daerah

·Bacaan 2 menit

Analisis Kebijakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Sarah Nita Hasibuan menyarankan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang adaptif, realistis, dan esensial untuk memulihkan perekonomian pascapandemi COVID-19.

“Perencanaan dan penganggaran yang dibuat pemerintah pusat dan daerah itu harus adaptif sesuai kondisi pandemi, realistis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ataupun pusat, dan harus esensial, yakni program-program prioritas saja yang dibuat dalam perencanaan serta penganggaran,” kata Sarah Nita Hasibuan.

Ia mengemukakan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam diskusi media secara virtual bertajuk “Otonomi Daerah pada Masa Pandemi COVID-19: Refleksi Akhir Tahun 2021”, dipantau dari Jakarta, Kamis.

Baca juga: Pemerintah gunakan prinsip "no one left behind" atasi COVID-19

Di samping itu, Sarah juga menyarankan pemerintah, terutama pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi dan memperluas jaringan infrastruktur digital di seluruh sektor ekonomi, seperti konsumsi, investasi, dan tata kelolanya.

“Lalu, perlu diperkuat pula konektivitas antarwilayah untuk mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing nasional di era digitalisasi,” tambah Sarah.

Menurut dia, selama dua tahun memasuki era pandemi COVID-19, ketimpangan transformasi digital di Indonesia masih ditemukan. Oleh karena itu, kata dia, percepatan digitalisasi yang merata di setiap daerah pun menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat.

Selanjutnya, Sarah pun memandang diperlukannya penguatan integritas kepemimpinan, kapasitas kelembagaan, pengawasan, dan komunikasi publik yang efektif. Hal-hal tersebut, ujar dia, menjadi kebutuhan yang mendesak untuk memulihkan ekonomi di daerah-daerah di Indonesia selama dua tahun terjadinya pandemi COVID-19.​​​​​​​

Baca juga: Penerapan IOMKI di sektor industri dorong pemulihan ekonomi nasional

Lalu menutup pemaparannya, Sarah Hasibuan juga memandang bahwa faktor kesehatan tidak dapat dilepaskan dari bagian upaya memulihkan perekonomian daerah.

Mata rantai penularan COVID-19, kata Sarah, perlu segera diputus, baik itu melalui kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan maupun langkah pemerintah dalam mempercepat vaksinasi.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar upaya menyelematkan nyawa masyarakat Indonesia itu tidak disalahgunakan ataupun diperjualbelikan.

Baca juga: Menko Airlangga ajak seluruh pihak saling bantu kendalikan pandemi

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel