KPPU Duga Menteri Gita Hambat Persaingan

  • Begini, Skema Kenaikan Tarif Listrik 2013-2014

    Begini, Skema Kenaikan Tarif Listrik 2013-2014

    Tempo
    Begini, Skema Kenaikan Tarif Listrik 2013-2014

    TEMPO.CO, Jakarta - Pada 2013, pemerintah mulai menjalankan roadmap pengurangan subsidi listrik. Sejak saat itu, tarif listrik industri besar, menengah, dan rumah tangga mewah dinaikkan secara bertahap. Diharapkan, program ini dapat memangkas subsidi listrik sebesar Rp 10,96 triliun. (Baca juga : PLN Didesak Cabut Subsidi Rumah Mewah). …

  • Pemprov DKI tolak gratiskan sewa lahan ke PT Jakarta Monorail

    Pemprov DKI tolak gratiskan sewa lahan ke PT Jakarta Monorail

    Merdeka.com
    Pemprov DKI tolak gratiskan sewa lahan ke PT Jakarta Monorail

    MERDEKA.COM. Ketua Bappeda Provinsi DKI Jakarta Andi Baso mengatakan PT Jakarta Monorail, selaku pemegang konsesi dan juga investor, meminta pengelolaan lahan komersial stasiun monorail dan sekitarnya diberikan secara gratis. Hal ini menjadi ganjalan karena melanggar aturan."Diberikan gratis secara aturan melanggar UU. Kami staf tidak mau. Kalau tidak minta gratis sebetulnya sudah jalan," ujarnya di Universitas Tarumanegara, Jakarta, Sabtu (19/4).Menurutnya, konsorsium yang mayoritas sahamnya …

  • Ini bahayanya jika Indonesia bergantung pada utang Singapura

    Ini bahayanya jika Indonesia bergantung pada utang Singapura

    Merdeka.com
    Ini bahayanya jika Indonesia bergantung pada utang Singapura

    MERDEKA.COM. Koalisi Anti Utang (KAU) menyebut ketergantungan Indonesia pada utang asing khususnya pada Singapura berbahaya. Pasalnya, jika terjadi konflik, maka Singapura dapat menghancurkan Indonesia melalui aspek utang.Ketua KAU, Dani Setiawan, menuding Singapura sebetulnya hanya broker atau kepanjangan tangan investor dari negara Eropa. Maka dari itu, mereka memegang kendali supply utang."Dalam skenarionya seperti itu, di mana Singapura selama ini menjadi posisi tuan rumah lembaga investasi …

TEMPO.CO , Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga Menteri Perdagangan Gita Wirjawan telah menghambat persaingan di antara pemasok (supplier) dalam kasus dugaan kartel bawang putih. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum KPPU, Ahmad Junaidi, mengatakan itu merupakan kesimpulan hasil sidang perdana kasus dugaan kartel bawang putih pada 24 Juli lalu. »Sementara disimpulkan terdapat proses penghambatan masuknya pesaing melibatkan Menteri Perdagangan,” katanya Sabtu, 27 Juli 2013. .

Menurut dia, Menteri Gita diduga melanggar Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Surat persetujuan impor (SPI) bawang putih diterbitkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk dan atas nama Menteri Perdagangan.

Dari hasil sidang perdana soal dugaan kartel bawang putih, KPPU menyimpulkan sebanyak 22 pihak menjadi terlapor dan terindikasi melakukan kartel perdagangan bawang putih periode November 2012-Februari 2013. Investigator penuntut KPPU, Muhammad Nur Rofik, pada 24 Juli lalu mengatakan para terlapor terdiri atas 19 perusahan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Menteri Perdagangan, dan Badan Karantina Pertanian.

Ahmad menambahkan, KPPU menduga ada praktek persekongkolan dalam upaya menahan pasokan bawang putih oleh tiga kelompok afiliasi usaha yang mendapatkan izin Kementerian Perdagangan. »Yang mengajukan izin di luar tiga kelompok afiliasi usaha itu, ditolak," ucapnya.

Dia yakin penyebutan nama Menteri Gita sebagai pihak terlapor tidak melanggar hukum. KPPU mengagendakan dengar pendapat untuk mendengarkan tanggapan dari para terlapor pada 19 Agustus. Para terlapor, termasuk Menteri Gita, berhak mengajukan tanggapan. Pembuktian dugaan pelanggaran nantinya dilakukan melalui pemeriksaan. »Jadi, ini masih dugaan, bukan terbukti melanggar," kata Ahmad.

Menanggapi hal ini, Menteri Gita pada Jumat sore mengirim surat somasi ke Ketua KPPU. »Saya sudah somasi, kok sampai lembaga itu berani-beraninya memperbolehkan salah satu investigatornya melontarkan alegasi yang belum diputuskan secara majelis," ujarnya kemarin.

Gita merasa nama baiknya dicemarkan. Apalagi yang melontarkan tuduhan bukan komisioner, melainkan investigator KPPU. »Lucu kan, kayak salah satu staf eselon IV dan III saya melontarkan alegasi (terhadap) pimpinan lembaga kementerian (lain)," katanya.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Bachrul Chairi, menyatakan penilaian KPPU terhadap Menteri Gita terlalu prematur. »Harus diklarifikasi kembali peran penghambat seperti apa. Faktanya, harga bawang saat itu menjadi rendah," kata Bachrul kemarin.

MARIA YUNIAR | ISMI DAMAYANTI | PINGIT ARIA | BERNADETTE CHRISTINA | ABDUL MALIK

Baca juga:

Pasokan Bawang Merah Pengaruhi Stok Bibit

Ini Penyebab Harga Bawang Merah Melonjak

Harga Bawang Merah di Berbagai Daerah Melonjak

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...