KPU Belum Ajukan Calon Sekjen Baru ke Mendagri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengajukan permintaan nama untuk mengisi posisi sekretaris jenderal (sekjen) dan tiga jabatan lainnya.

DKPP baru sama menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik terhadap sekretariat jenderal KPU dan 'diusir' dari KPU agar dikembalikan ke tempat asalnya.

"Kan, ini proses KPU. Kalau kemendagri (hanya) memfasilitasi. Kalau memang diminta ke kita, kita kasih. Ini kan kewenangan yang diminta KPU. Siapa yang akan diminta KPU," ujar Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri, saat ditemui di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (29/11/2012).

Sejauh ini, lanjutnya, belum ada permintaan resmi dari KPU siapa yang akan mengisisi posisi jabatan tersebut. "Sampai hari ini saya belum terima," tukasnya.

Diwartakan sebelumnya, DKPP memberikan sanksi pelanggaran kode etik terhadap jajaran setneg.

Mereka adalah Suripto Bambang Setiadi (sekretaris jenderal KPU), Asrudi Trijono (wakil sekretaris jenderal KPU dan Ketua Pokja Verifikasi Partai Politik), Nanik Suwarti (Wakil Kepala Biro Hukum Setjen KPU), Teuku Saiful Bahri Johan (wakil kepala biro hukum setjen KPU).

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.