KPU dan Polri Antisipasi Permasalahan Pemilu 2014

Jakarta (Antara) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Markas Besar Kepolisian RI (Polri) bekerja sama dalam mengantisipasi permasalahan terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2014.

Kepala Biro Perencanaan dan Data KPU Lucky Firnandy Majanto dalam informasi yang diperoleh dari KPU di Jakarta, Kamis, menyebutkan bahwa KPU menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Polri pada Rabu (21/8) membahas kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2014 dan mengantisipasi berbagai hal yang menghambat pelaksanaan Pemilu.

Ia menyebut beberapa kendala yang kemungkinan akan muncul dan berpotensi menghambat pelaksanaan pemilu seperti konflik internal parpol terkait masalah pembagian kursi dan nomor urut, perpanjangan waktu perbaikan kelengkapan yang oleh sebagian pihak dianggap minim, bentrok antarwarga pendukung, dan sebagainya, termasuk masalah-masalah yang akan mengemuka pada saat dilakukan distribusi logistik.

Terkait soal distribusi logistik, katanya, KPU sedang menyiapkan nota kesepahaman (MoU) dengan Tentara Nasional Indonesia dalam mendukung keamanan distribusi logistik Pemilu karena wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau dan masih banyak daerah-daerah yang sulit dijangkau.

KPU, katanya, sangat berkepentingan memastikan seluruh tahapan Pemilu dapat terlaksana sesuai rencana serta berjalan lancar.

Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo pada 16 Januari lalu menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pengamanan penyelenggaraan Pemilu 2014.

Nota kesepahaman tersebut merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman KPU-Polri Nomor 09/SKB/KPU/2008 dan Nomor Pol/B/7/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2009.

Nota kesepahaman itu berisi ketentuan sebanyak delapan bab dan 16 pasal untuk mewujudkan satu komitmen bersama antara KPU dan Polri dalam membangun satu sinergi yang tiada henti bagi penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lebih baik dan lebih berkualitas.

KPU membutuhkan kerja sama dan dukungan dari semua pihak agar dapat berperan secara sinergis sehingga gangguan keamanan, penyimpangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dapat dicegah dan diselesaikan secara profesional dan komprehensif.

Penyelenggaraan Pemilu yang bebas, jujur, dan adil serta dari penyimpangan dan pelanggaran menjadi faktor utama yang secara holistik harus dikelola dengan cermat dan terencana.(tp)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.