KPU gandeng Universitas Jember untuk minimalkan konflik Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggandeng Universitas Jember (Unej), Jawa Timur, untuk meminimalkan konflik pada Pemilu 2024 dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di kampus setempat, Sabtu.

Kegiatan MoU yang dihadiri langsung oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan Rektor Unej Iwan Taruna di ruang sidang senat lantai 2 Gedung Rektorar dr. R. Achmad kampus setempat yang dilaksanakan usai pengukuhan dua guru besar.

"Jalinan kerja sama dengan kampus sangat penting karena menjelang pemilu KPU menjadi sentral konflik kepentingan sehingga perlu adanya pendampingan dari tenaga ahli yang dimiliki oleh Unej untuk meminimalisasi konflik tersebut," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kampus Unej.

Menurut dia, konflik itu menjadi mudah disulut ketika para calon menginginkan kemenangan dengan memperebutkan satu kursi.

Selain itu, lanjut dia, KPU memerlukan data pendukung dari kampus untuk mengidentifikasi mahasiswa sesuai asal daerah mereka agar dapat menyesuaikan data tersebut dengan distribusi surat suara.

"Kami memerlukan data mahasiswa sesuai dengan daerahnya agar kami dapat memfasilitasi hak suara mereka sehingga kami dapat mendistribusikan surat suara secara tepat di masing-masing TPS," katanya.

Ia berharap kerja sama antarlembaga tersebut dapat berdampak baik untuk Pemilu 2024 sehingga dapat menyukseskan pesta demokrasi 5 tahunan itu.

Sementara itu, Rektor Unej Iwan Taruna memandang perlu sinergi yang saling menguntungkan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pemilu mendatang.

"Banyak wahana yang bisa dimanfaatkan, misalnya Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kuliah kerja nyata mahasiswa, serta program penelitian dan pengabdian dosen sehingga mahasiswa dapat menyosialisasikan dan mengawasi Pemilu 2024," katanya.

Ia menjelaskan bahwa pengetahuan tentang pemilu penting bagi mahasiswa karena sebagai generasi muda mahasiswa tidak boleh abai akan proses demokrasi bangsa.

"Saya berharap penandatanganan MoU hari ini segera ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan fakultas dan unit kerja terkait agar dilaksanakan baik dengan KPU Pusat, provinsi maupun daerah," ujarnya.

Baca juga: Komitmen dukungan dan menjaga ruang digital dalam Pemilu 2024
Baca juga: Syarikat Islam Indonesia minta umat tabayyun saat menerima berita