KPU: Pencalegan Kepala Desa Rawan Keberpihakan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan pencalonan kepala desa sebagai calon legislatif, rawan keberpihakan karena rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus mendapat persetujuan Kades.

"Jadi kalau dia mendaftar sebagai calon legislatif, dikhawatirkan nanti PPS dan KPPS yang diajukan itu memenangkan kepentingannya," ujar Husni Kamil Manik di Jakarta, Senin.

KPU menginginkan proses rekapitulasi di tingkat desa berjalan dengan adil dan tanpa keberpihakan agar tidak mengganggu kualitas tahapan pemilu.

Selain itu, lanjut Husni, secara logika kades yang mencalonkan diri akan melakukan kampanye, namun sebagai penyelenggara pemerintah, Kades dilarang terlibat dalam kampanye.

"Mana mungkin dia tidak kampanye, Kades akan kehilangan hak berkampanye sebagai caleg. Misalnya, ada ruang cuti, Undang-undang tidak mengatur ruang cuti tersebut, terlebih kampanye dilakukan selama satu tahun," kata Husni.

PKPU No 7/2013 Pasal 19 huruf I angka 4, mensyaratkan Kades dan perangkat desa harus mengundurkan diri lebih dulu jika ingin menjadi caleg.

Menurut Husni, sampai saat ini belum ada kesepahaman antara KPU dengan Komisi II DPR RI terkait peraturan tersebut.(tp)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.