KPU Persilahkan Gugat Pilkada Lebak ke MK

Lebak (Antara) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak mempersilahkan gugatan ke Mahmakah Konstitusi bagi pasangan bupati dan wakil bupati setelah tiga hari penetapan kepala daerah.

"Kita memberikan waktu selama tiga hari untuk menyampaikan ketidakpuasaan atas pelaksanaan pilkada," kata Cedin Nurdin, salah seorang anggota KPU Kabupaten Lebak, Jumat.

Ia mengatakan, gugatan pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) lebih bagus, terkait pasangan Amir Hamzah-Kasmin sebagai calon bupati dan wakil bupati menemukan dugaan kecurangan.

Sebab KPU hanya sebagai penyelenggara pilkada dan masalah gugatan sebaiknya ke MK.

"Kami lebih senang jika pasangan calon bupati dan wakil bupati menggugat ke MK daripada melakukan aksi demontrasi," katanya.

Menurut dia, pihaknya tetap akan melaksanakan tahapan pilkada yakni pleno perhitungan suara untuk penetapan bupati dan wakil bupati periode 2013-2019.

Penetapan kepala daerah ini dilaksanakan 8 September mendatang setelah menerima berita acara perhitungan suara dari panitia pemilihan kecamatan (PPK).

"Kami mempersilahkan bagi pasangan kepala daerah yang kurang puas dengan ditemukan kecurangan-kecurangan," katanya.

Di tempat terpisah, tim sukses pemenangan pasangan Amir Hamzah-Kasmin Iman Sampurna mengatakan, pilkada Lebak harus diulang karena banyak ditemukan kecurangan-kecurangan.

Kecurangan itu antara lain ditemukan adanya "money politik" atau politik uang, mobilisasi dari Sekertaris Daerah (Sekda), kepala dinas hingga kepala desa untuk memilih pasangan Iti Octavia-Ade Sumardi.

Selain itu juga kecurangan pencoblosan Camat Curugbitung sebanyak tiga kali dan intimidasi terhadap saksi pasangan Amir Hamzah-Kasmin.

"Dengan temuan kecurangan di lapangan ini kami meminta KPU setempat tidak gegabah untuk memplenokan hasil perhitungan suara untuk penetapan bupati dan wakil bupati," katanya.

Ia menyebutkan, pilkada Lebak harus diulang karena tidak demokratis dengan adanya temuan kecurangan yang dilakukan pasangan Iti Octavia-Ade Sumardi yang juga anak Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya.

Pihaknya sudah melaporkan kecurangan tersebut kepada Panwaslu setempat, namun belum ditanggapi secara serius.

Apabila, laporan kecurangan ini tidak ditanggapi oleh Panwaslu maupun KPU setempat maka akan diajukan secara hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami yakin Pilkada Lebak bisa kembali diulang karena temuan kecurangan itu sudah jelas-jelas dan memiliki bukti kuat," katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Lebak Agianto Ahmad Tahir mengatakan pelaksanaan demokrasi di daerahnya berjalan baik dengan partisipasi pencoblosan hak suara pemilihan kepala daerah mencapai 74,36 persen dari jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 894.280 jiwa.

Pesta demokrasi di Lebak cukup baik karena tingkat penggunaan hak pilihnya cukup bagus dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah daerah memberikan apresiasi terhadap seluruh warga Kabupaten Lebak karena pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan, Sabtu (31/9) berjalan dengan baik dan lancar.

Bahkan, tidak ditemukan gejolak maupun konflik antarpendukung dan simpatisan dari salah satu calon bupati dan wakil bupati.

Agianto berharap pada penetapan pleno proses perhitungan suara yang akan dilaksanakan KPU setempat 8 September 2013 berjalan lancar dan aman.

"Kami meminta masyarakat tetap menjaga kondusivitas daerah dan jangan sampai terjadi anarkis maupun kekerasan, seperti Pilkada di daerah lain di Tanah Air," katanya.(rr)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.