Krisis Energi, Pakistan Kurangi Hari Kerja dan Pejabat Tidak Lagi ke Luar Negeri

Merdeka.com - Merdeka.com - Pemerintah Pakistan memutuskan Sabtu sebagai hari terakhir bekerja bagi pegawai pemerintah demi mengatasi krisis energi yang sudah menyebabkan pemadaman listrik bergilir.

Pembelian kendaraan baru dan penyejuk ruangan bagi pejabat juga akan dihentikan. Selain itu alokasi bahan bakar bagi pejabat pemerintah akan dipotong 40 persen dan perjalanan dinas ke luar negeri akan disetop. Demikian keterangan dari Menteri Penerangan Marriyum Aurangzeb, seperti dilansir laman Al Arabiya, Rabu (8/6).

Menurut sang menteri, negaranya bermaksud mengurangi konsumsi energi dari kantor-kantor pemerintah sampai 10 persen.

Makan siang, makan malam, dan makanan ringan bagi pejabat juga akan dihentikan dan pemerintah juga tengah mempertimbangkan hari Jumat semua pegawai bekerja dari rumah. Sementara itu pemerintah daerah juga sedang membahas pemadaman lampu merah di jalanan di hari-hari tertentu.

Pakistan menjadi salah satu negara yang terdampak besar krisis energi global selepas pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina. Jepang yang juga sangat bergantung pada energi pekan ini meminta warganya dan perusahaan-perusahaan menghemat listrik.

Naiknya harga energi dan pemadaman listrik menjadi tantangan bagi pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif yang baru berkuasa April lalu. Sharif menjadikan Sabtu sebagai hari kerja bagi pegawai pemerintah tak lama setelah dia berkuasa.

Pemerintahan Sharif terpaksa harus menaikkan harga bahan bakar hingga 40 persen dan listrik hampir 50 persen untuk memenuhi persyaratan dari lembaga Dana Moneter Internasional (IMF) guna menjamin program bantuan demi menghindari kebangkrutan. [pan]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel