KSP: Aspek kebebasan sipil meningkat karena kebebasan berkeyakinan

·Bacaan 1 menit

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan bahwa terdapat peningkatan pada aspek kebebasan sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2020 karena terdapat perbaikan pada kebebasan berkeyakinan yang cukup signifikan.

Dikutip dari laman resmi Badan Pusat Statistik, pada tahun 2019, aspek kebebasan sipil Indonesia sebesar 77,20, kemudian meningkat menjadi 79,40 pada tahun 2020. Dani, sapaan akrab Jaleswari Pramodhawardani, berpandangan bahwa peningkatan tersebut diakibatkan oleh perbaikan kebebasan berkeyakinan, pada tahun 2019 sebesar 83,73, menjadi 93,38 pada tahun 2020.

"Meski demikian, Indonesia masih tetap mempertahankan posisinya dalam kategori sedang," kata Dani ketika menyampaikan paparan dalam webinar bertajuk Peran Komnas HAM terkait Dampak Pandemi COVID-19 terhadap HAM dan TPB/SDGs yang disiarkan di kanal YouTube Humas Komnas HAM RI dan dipantau dari Jakarta, Rabu.

Pandemi COVID-19 mengakibatkan performa indeks demokrasi di seluruh dunia mengalami penurunan akibat berbagai penyesuaian yang harus dilakukan oleh masyarakat dunia dalam kegiatan bernegara.

Dari tiga aspek yang diukur, Indonesia mengalami penurunan pada aspek lembaga demokrasi dan aspek hak-hak politik meski mengalami kenaikan pada aspek kebebasan sipil.

Dani menjelaskan bahwa fenomena penurunan tersebut tidak dapat terlepas dari konteks domestik, di antaranya adalah langkah-langkah penegakan hukum terhadap aksi intoleransi yang membahayakan ideologi di negara, serta serangkaian langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 demi berjalannya efektivitas pemerintahan dan terciptanya stabilitas.

Ia berpandangan bahwa naik dan turunnya indeks demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi di negara ini masih menghadapi tantangan-tantangan esensial sepanjang proses konsolidasi demokrasi yang terus berlangsung.

Dani menegaskan kembali bahwa perjalanan demokrasi di Indonesia masih panjang dan memerlukan kerja keras seluruh elemen masyarakat.

"Kita perlu kerja sama semua pihak untuk dapat mencapai kategori baik, yaitu dengan indeks yang lebih besar dari 80 poin," kata Dani.

Baca juga: Peneliti CSIS sebut daya tahan demokrasi di Indonesia relatif kuat

Baca juga: Mahfud MD: Indeks demokrasi turun bukan berarti pemerintah represif

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel