KSP: Operasi Pasar Belum Buat Harga Minyak Goreng Stabil, Butuh Waktu

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) mengakui bahwa operasi pasar yang dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) memang belum membuat harga minyak goreng turun. Pasalnya, operasi pasar dilakukan bertahap sehingga membutuhkan waktu untuk menstabilkan harga minyak goreng.

"Operasi pasar yang sudah dilakukan pemerintah memang belum membuat harga minyak goreng stabil karena dilakukan secara bertahap. Memang butuh waktu. Yang terpenting masyarakat jangan panik," kata Tenaga Ahli Utama KSP Edy Priyono dikutip dari siaran persnya, Rabu (5/1/2022).

Kendati begitu, kata dia, kebijakan pemerintah memperluas operasi pasar minyak goreng hingga pasar tradisional akan mempercepat kestabilan harga minyak goreng di pasaran.

"Apalagi mayoritas minyak goreng di pasaran adalah minyak goreng curah atau bukan kemasan yang banyak dikonsumsi masyarakat," ujarnya.

Adapun pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah melakukan operasi pasar minyak goreng kemasan sederhana di toko ritel modern. Sebanyak 11 juta liter minyak goreng kemasan sederhana digelontorkan dengan harga Rp 14.000 per liter.

Hal itu menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memastikan adanya stok minyak goreng dengan harga terjangkau. Edy memastikan KSP juga akan mengawal kebijakan tersebut dan memonitoring pelaksanaan operasi pasar di lapangan bersama Kemendag.

"Jika ada hambatan, KSP siap melakukan debottlenecking sesuai tugas dan kewenangan KSP," tutur Edy.

Penyebab Kenaikan Harga Minyak Goreng

Seperti diketahui, Kemendag mencatat harga minyak goreng curah Rp17.900 per liter pada 3 Januari 2022. Sementara itu minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp18.500 per liter dan minyak goreng premium sebesar Rp20.300 per liter.

Kenaikan harga minyak goreng saat ini dipengaruhi oleh harga crude palm oil (CPO) dunia, yakni USD 1.340/MT. Selain operasi pasar, Kemendag bersama Kementerian Koordinator Perekonomian mulai merencanakan pemberian subsidi minyak goreng dengan menggunakan dana pungutan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS).

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel