KSP: Perlu Evaluasi Operasi Pengamanan di Papua

·Bacaan 2 menit
Pasukan TNI diserang KKB saat patroli di Distrik Kenyam, Nuda, Papua, Kamis (26/11/2020). Tiga prajurit yang terluka dievakuasi menggunakan helikopter. (Dok Puspen TNI)

Liputan6.com, Jakarta Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani mengaku prihatin dengan jatuhnya korban jiwa atas peningkatan eskalasi ancaman di Papua. Padahal menurut dia, pemerintah saat ini masih terus mendorong agar masyarakat Papua mendapat kesejahteraan lebih baik tanpa berkonflik.

Jaleswari mengungkap, berdasar hasil rapat koordinasi bersama Deputi 1 KemenoPolhukam, Kepala BAIS, Wakil Kepala BIN, Kepala BNPT, Kepala Baintelkam Polri, Asisten Operasi Kapolri, Bupati Puncak, serta Ketua Poka Papua Universitas Gajah Mada, bahwa solusi terbaik tengah dicari.

"Pada rapat koordinasi tersebut kami mendiskusikan semua aspek terkait keamanan termasuk sarana dan prasaran pendukung di Kabupaten Puncak," kata Jaleswari dalam keterangan tertulis diterima, Jumat (30/4/2021).

Jaleswari mengakui, atas aksi yang terjadi, operasi keamanan di Provinsi Papua perlu dievaluasi. Berdasarkan hasil rapat tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berkesimpulan harus ada perubahan dan pembenahan yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara semua aparat keamanan dan satuan tugas yang terlibat di lapangan.

"Perlu ada pendekatan ke masyarakat, dan terbangun pola komunikasi yang baik antara masyarakat, pemerintah dan aparat keamanan. Diperlukan juga optimalisasi dan terus didorongnya pembangunan infrastruktur jalan, rumah singgah, dan listrik untuk mempersempit ruang gerak KKB," ungkap Jaleswari.

Ciptakan Keamanan Sinergi Seluruh Pihak

Jaleswari meyakini, dalam menciptakan keamanan di Kabupaten Puncak dan wilayah pegunungan tengah adalah kerja yang melibatkan berbagai pihak. Aparat keamanan tidak bisa secara tunggal menciptakan keamanan di Kabupaten Puncak.

"Kami meminta seluruh unsur aparat keamanan, dari semua kesatuan dan instansi, agar terus bekerja secara maksimal untuk menegakkan hukum, menindak para KKB dan menghadirkan rasa aman bagi masyarakat Papua," yakin dia.

Mengutip perkataan Presiden Jokowi, Jaleswari menegaskan tidak ada lagi ruang bagi KKB di Indonesia. Karena itu, dia meminta seluruh elemen pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk merangkul tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda guna menghadirkan negara dan kepemimpinan kepada masyarakat Kabupaten Puncak dan Pegunungan Tengah pada masa-masa sulit ini.

"Secara khusus kepada pemerintah provinsi dan daerah, bersama Kementerian/Lembaga terkait kami meminta agar pembangunan kesejahteraan dipercepat lagi agar menutup celah bagi KKB untuk bergerak," dia menandasi.

Saksikan video pilihan di bawah ini: