KSPI Sebut PLN Sebagai The King of Outsourcing di Indonesia

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, soroti PT PLN (Persero) yang masih mempekerjakan hampir 100 ribu pekerja outsourcing di seluruh Indonesia.

"Dari jumlah hampir 100 ribu pekerja outsourcing, jumlah yang begitu besar di PLN, jelaslan the king of outsourcing di Indonesia itu BUMN. Jadi tidak usah jauh-jauh lah urusi outsourcing di perusahaan private, tapi benahi dulu lah outsourcing di BUMN," serunya dalam sesi teleconference, Kamis (10/6/2021).

Akan tetapi, Iqbal menyinggung sikap pemerintah yang dalam beberapa kurun waktu terus melakukan penyuntikan modal negara kepada beberapa BUMN, termasuk PLN.

Dengan begitu, ia menyatakan PLN telah banyak memakai uang rakyat. Namun, pihak perseroan disebutnya malah menerapkan skema perbudakan modern kepada para pekerja outsourcing-nya.

"Bagaimana mungkin perusahaan negara yang penyertaan modalnya berasal dari yang rakyat, tapi pekerja yang kerja di BUMN khususnya PLN, kesejahteraan dan upahnya tidak sesuai dan bersifat eksplotitatif, modern slavery," tuturnya.

"Ini harus dijawab pemerintah. Bukan hanya dijawab, tapi harus diperbaiki," tegas Said Iqbal.

Diangkat Karyawan Tetap

Pekerja memperbaiki kabel listrik Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 3 Lontar, di Kabupaten Tangerang, Rabu (29/4/2020). PLN (Persero) memutuskan untuk menunda sejumlah proyek listrik khususnya yang belum memiliki pendanaan demi penyelamatan operasional. (Liputan6.com/Fery Pradolo)
Pekerja memperbaiki kabel listrik Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 3 Lontar, di Kabupaten Tangerang, Rabu (29/4/2020). PLN (Persero) memutuskan untuk menunda sejumlah proyek listrik khususnya yang belum memiliki pendanaan demi penyelamatan operasional. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Iqbal lalu menceritakan kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN saat berada di bawah kepemimpinan Dahlan Iskan, yang bersepakat dengan Komisi IX untuk mengangkat pekerja outsourcing PLN sebagai karyawan tetap dari anak perusahaan.

Dengan demikian, Iqbal menuturkan, pegawai outsourcing PLN punya hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja tetap di perusahaan induk. Dia menceritakan, PLN pada saat itu tetap mempekerjakan karyawan tidak tetap, namun punya masa kontrak maksimal 5 tahun dengan periode perpanjangan 3 kali, dan setelahnya jadi pekerja tetap.

"Pasca Dahlan Iskan tak jadi menteri lagi, aturan itu hilang. Anak perusahaan itu tidak ada lagi yang jalani pekerja outsourcing," ujar Said Iqbal.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel