KSPI Soal BSU: Hanya Gula-Gula Agar Buruh Tidak Protes

Merdeka.com - Merdeka.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai, program Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 sebagai kompensasi atas kenaikan BBM subsidi tidak efektif melindungi daya beli kaum buruh. Melalui BSU ini, masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, kenaikan harga BBM subsidi akan berdampak pada penurunan daya beli buruh. Menyusul, penyesuaian harga BBM tersebut menciptakan efek domino terhadap kenaikan bahan pangan hingga sarana transportasi umum.

Sementara itu, nilai bantuan BSU yang diperoleh pekerja hanya sebesar Rp600.000 dan hanya ditujukan kepada pekerja dengan batasan gaji maksimum sesuai UMP kabupaten/kota.

"Terkait dengan bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 150 ribu selama 4 bulan kepada buruh ini hanya "gula-gula saja" agar buruh tidak protes. Tidak mungkin uang Rp 150 ribu akan menutupi daya beli di tengah inflasi yang meroket," ujarnya saat dihubungi Merdeka.com, Jakarta, Kamis (8/9).

Di sisi lain, lanjutnya, upah buruh tidak mengalami kenaikan dalam tiga (3) tahun terakhir. Hal imbas dampak pandemi Covid-19 dan penetapan UMP dengan formula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021. Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi," tegasnya.

Oleh karena itu, KSPI secara tegas menolak kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM subsidi. KSPI khawatir, dengan naiknya BBM ini membuat kehidupan kaum buruh semakin sulit.

"Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa pihaknya mengusahakan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 akan mulai dilakukan pekan ini. Kemnaker telah menerima data 5.099.915 calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan.

"Mudah-mudahan minggu ini sudah tersalurkan dari Bank Himbara ke bank penerima. Jumat mudah-mudahan sudah tersalurkan kepada penerima," kata Menaker Ida Fauziyah dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa (6/9).

Dia menjelaskan bahwa data BPJS Ketenagakerjaan terdapat 16.198.731 pekerja atau buruh yang memenuhi syarat untuk menerima subsidi gaji. Dari keseluruhan data yang memenuhi syarat akan disampaikan kepada Kemnaker secara bertahap.

Beberapa syarat dan kriteria penerima BSU untuk 2022 antara lain WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022 dan mempunyai upah paling besar Rp3,5 juta atau upah minimum di daerah masing-masing. Penyaluran sendiri berlaku nasional dengan pengecualian untuk PNS dan TNI dan Polri. [azz]