Kuasa Hukum: Hartati Mestinya Dituntut Bebas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hari ini pengusaha hartati Murdaya kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Pengacara hartati, Dodi Abdulkadir yakin Jaksa Penuntut Umum akan menuntut ringan bahkan menuntut bebas atas kliennya, Siti Hartati Murdaya, dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Senin (14/1/2013) siang ini.

Sebab, dari bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, tidak ada satupun yang mendukung dakwaan jaksa.

"Tuntutan Jaksa akan menyesuaikan dengan bukti-bukti di persidangan dan kita tahu tidak satupun yang sesuai dengan surat dakwaan.  Bahkan sebetulnya dari bukti-bukti itu, seharusnya Jaksa menuntut hakim membebaskan Ibu Hartati," kata Dodi saat dihubungi wartawan, Senin (14/1/2013) pagi.

Dikatakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum maupun tim kuasa hukum, terungkap bahwa kasus Buol terkait dengan dua hal, yakni pemberian uang Rp 1 miliar untuk bantuan keamanan dan Rp 2 miliar untuk sumbangan pemilu kada.

Di persidangan terungkap bahwa uang Rp 1 miliar dikeluarkan  perusahaan kelapa sawit milik Hartati, PT HIP, untuk meredam gangguan keamanan, di mana saat itu pabrik  diduduki preman. Namun,  uang itu diserahkan begitu saja kepada Amran oleh Direktur HIP Totok Lestyo sebagai bantuan pemilu kada. Sedangkan yang Rp 2 miliar lagi dicairkan secara diam-diam dari PT HIP atas perintah Totok tanpa sepengetahuan Hartati.

Totok memerintahkan uang itu diberikan kepada Amran untuk sumbangan pemilu kada, karena Amran maju kembali sebagai kandidat Bupati Buol.

Fakta-fakta persidangan itu  tidak satupun yang mengarah pada tindak pidana penyuapan.

"Dilihat dari fakta itu, yang terjadi sebenarnya adalah pelanggaran pemilu kada. Sanksinya adalah administratif kepada calon bupati dengan dasar UU Pemilu Kada. Pemberi sumbangan tidak bisa dikenakan sanksi. Jadi akan aneh jika Jaksa melakukan penuntutan menggunakan UU Tipikor karena Amran saat itu statusnya calon bupati, bukan penyelenggara negara," jelasnya.

Seperti diketahui, dalam sidang pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya terungkap bahwa Amran Batalipu berkali-kali meminta uang kepada PT HIP. Amran mengungkapkan perlu uang untuk biaya kampanye pemilu kada karena dia sebagai calon dalam Pilbup Kabupaten Buol 2012. Amran mengakui permintaan uang itu diajukan kepada Totok Lestiyo.

Amran Batalipu menerima uang dua kali, Rp 1 miliar dan Rp 2 miliar sehingga totalnya Rp 3 miliar.

Hartati sendiri mengakui hanya mengetahui soal uang Rp 1 miliar. Itupun, untuk meredam gangguan keamanan pabrik dan perkebunan. Gangguan itu menyebabkan perusahaan merugi puluhan miliar, karena pabrik tidak beroperasi akibat diduduki preman.

"Perusahaan memberikan uang untuk preman-preman yang menduduki perkebunan dan pabrik. Namun, ternyata Arim (pegawai HIP) memberikannya ke Amran," ungkap Hartati.

Soal uang Rp 2 miliar, Hartati mengaku tidak tahu menahu.

"Saya merasa kecolongan. PT HIP ternyata mengeluarkan uang Rp 2 miliar. Itu di luar pengetahuan saya. Totok Lestiyo yang memerintahkan pencairan uang. Dia sudah saya laporkan ke Mabes Polri atas dugaan penggelapan uang perusahaan," jelasnya.

Totok Lestiyo saat menjadi saksi di bawah sumpah mengakui uang itu dicairkan atas perintahnya. Dia mengungkapkan, uang itu diberikan kepada Amran sebagai sumbangan Pemilu Kada.

Hukum
  • Rosa Kecewa Vonis Angie Rendah
  • Anggota DPR: Vonis Angie Jauh dari Semangat Pemberantasan Korupsi
  • Wakil Ketua MPR: Gratifikasi Seksual Rumit
  • Kejar Djoko Tjandra, Kejaksaan Tunggu Draft Ekstradisi dari…
  • Tahun 2012 Laporan Kekerasan Seksual Anak Meningkat
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.