Kuasa Hukum Jelaskan Makna 'Amankan' CCTV Kompleks Rumah Sambo oleh Agus Nurpatria

Merdeka.com - Merdeka.com - Penasihat hukum Agus Nurpatria, Henry Yosodiningrat menjelaskan soal adanya perbedaan makna saat perintah kata 'amankan' CCTV yang disampaikan Terdakwa Agus Nurpatria kepada Irfan Widyanto.

"Katanya (Agus) amankan, kemudian kalau menurut si Irfan itu dua orang anggota Irfan mengatakan copot dan ambil," kata Henry usai sidang perkara dugaan obstruction of justice atas terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria saat sidang di PN Jakarta Selatan, Kamis (27/10).

Penjelasan itu menyangkut saat keterangan Irfan yang dirangkul Agus dan ditunjukkan letak CCTV di sekitar kompleks rumah dinas Ferdy Sambo itu untuk diamankan, bukan diambil bersama dengan anggota Tomser Kristianata dan Munafri Bahtiar.

Henry menjelaskan makna dari kata 'amankan' dimaknai Irfan yang sebagai satuan reserse untuk diambil buat diserahkan kepada penyidik, dalam hal ini adalah CCTV sebagai barang bukti.

"Kan dirangkul, kemudian ditunjuk kemudian perintahnya ambil, kata mereka, ya. Tetapi menurut Pak Agus perintahnya bukan ambil, amankan," ujarnya.

"Apakah diamankan itu ditungguin, pakai senjata atau apa itu atau dia ambil. Mereka bilang diambil kemudian untuk diserahkan kepada penyidik untuk kepentingan baik itu lidik maupun sidik," katanya.

Menurut dia, perintah dari Agus itu dilaksanakan Irfan dengan cara seperti yang dilakukan kepada penyidik. Sehingga, dia menganggap tidak ada aturan yang salah karena itu telah sesuai sebagai seorang reserse.

"Mereka memaknai sebagai orang reserse amankan itu diambil sebagai barang bukti diserahkan kepada penyidik untuk kepentingan pembuktian," ujarnya.

Terkait penggantian perangkat di CCTV, Henry mengatakan hal itu agar kamera pengawas agar tetap bisa mengabadikan video secara kontinyu seperti biasanya.

"Karena fungsinya itu adalah untuk memonitor kemudian menyimpan rekaman sehingga supaya kontinu jangan sampai ini diambil terus nggak ada monitor lagi, enggak ada CCTV lagi makanya dia ganti, itu," tuturnya.

Sebelumnya, Terdakwa Agus Nurpatria menyatakan membantah keterangan yang disampaikan saksi Anggota Polisi Tomser Kristianata, anak buah dari Irfan Widyanto atas dirinya disebut memberikan perintah mengganti DVR CCTV.

Menurutnya, tak pernah keluar kata untuk memberi perintah agar Irfan bersama Tomser dan Munafri Bahtiar mengganti DVR CCTV, melainkan hanya diperintah untuk amankan.

"Saya keberatan, saya bilang cek dan amankan. Tidak bilang ganti," beber Agus.

Sedangkan terkait dengan perintah, soal keterangan Tomser bahwa terdakwa Agus Nurpatria memberi perintah untuk mengambil dan mengganti DVR CCTV di sekitar rumah dinas Ferdy Sambo kepada Irfan.

Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 9 Juli 2022 atau sehari setelah kematian Brigadir atau Nofriansyah Yosua Hutabarat. Ketika dia datang dengan Munafri dan Irfan yang langsung menghampiri sosok Agus dimana kata amankan dimaknai ambil.

"Jadi pada saat Pak Irfan sampai, kami jalan bertiga. Pak Irfan di depan, kami berdua di belakang, lalu dirangkul Pak Irfan (oleh) Pak Agus sambil menunjuk CCTV di lapangan basket sambil berkata 'ambil dan ganti DVR," kata Tomser.

Kamera CCTV yang ditunjuk Agus berada di lapangan basket yang terletak tak jauh dari rumah dinas Sambo. Kamera itu turut mengarah ke rumah eks Kadiv Propam Polri tersebut.

Diketahui, Hendra dan Agus didakwa jaksa telah melakukan perintangan proses penyidikan pengusutan kematian Brigadir J bersama Ferdy Sambo, Arif Rahman, Baiquni Wibowo, Chuck Putranto, dan Irfan Widyanto.

Tujuh terdakwa dalam kasus ini dijerat Pasal 49 jo Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mereka disebut jaksa menuruti perintah Ferdy Sambo yang kala itu menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri untuk menghapus CCTV di tempat kejadian perkara (TKP) lokasi Brigadir J tewas.

"Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya," demikian dakwaan JPU.

Atas tindakan itu, mereka didakwa melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 dan/atau Pasal 48 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan/atau Pasal 221 ayat (1) ke 2 dan 233 KUHP juncto Pasal 55 KUHP. [ray]