Kuasa hukum: Tidak mungkin KPK tetapkan Anas jadi tersangka

MERDEKA.COM. KPK berencana melakukan gelar perkara terhadap perkara kasus korupsi Hambalang yang menyeret nama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Anas Urbaningrum, Carrel Ticualu berpandangan lain.

Dia yakin kliennya tidak akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Karena menurutnya, tidak mungkin di saat Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng yang notabene adalah pesaing Anas dalam kongres Demokrat, Anas dapat mengeruk uang proyek Hambalang untuk kongres yang justru dipimpin oleh pesaingnya.

Selain itu, lanjut dia, tidak mungkin seorang Anas yang baru saja menjabat pertama kali sebagai seorang anggota DPR dapat bertindak sejauh itu dengan mampu mengendalikan seluruh anggota DPR di Komisi X.

"Mungkinkah, seorang AU (Anas Urbaningrum) yang baru dilantik jadi anggota DPR tanggal 1 Oktober 2009 sebagai pemula yang belum berpengalaman di DPR, mampu memenangkan Adhi Karya untuk proyek Hambalang yang menterinya (AAM) Andi Alifian Mallarangeng adalah rival AU di kongres Partai Demokrat," jelas Carrel saat dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (15/2).

Kejanggalan lainnya, lanjut dia, anggaran proyek Hambalang baru disahkan setelah satu tahun Anas mundur sebagai anggota DPR

"Sementara anggaran untuk proyek Hambalang itu pun baru disahkan setahun kemudian setelah AU tidak lagi menjadi anggota DPR sejak tanggal 1 Juli 2010," tegas dia.

Dia pun menjawab tuduhan Anas yang dapat merancang dan mengarahkan proyek Hambalang agar disetujui oleh Komisi X karena Anas sewaktu itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR.

Menurut Carrel, Anas tidak mungkin melakukan korupsi Hambalang dengan pengalaman yang minim dan mengatur anggota DPR lainnya yang sudah jauh lebih berpengalaman dari Anas.

"Kalau dugaan yang mengatakan bahwa AU sebagai ketua Fraksi Partai Demokrat. Yang masih belum berpengalaman di DPR dan praktis cuma 9 bulan jadi ketua Fraksi. Di mana 3 bulan terakhir lebih sering turun ke daerah untuk menggalang dukungan di kongres. Bisa menang atur-atur anggota fraksi lainnya yang notabene sudah malang melintang di DPR beberapa periode untuk menggiring anggaran proyek itu benar dan bisa mendapatkan uang banyak di mana AU juga menikmatinya," terang dia.

Oleh karena itu, dia pun merasa yakin bahwa KPK tidak akan mungkin bisa menetapkan Anas sebagai tersangka.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, KPK segera bertindak untuk menentukan status hukum Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan melakukan gelar perkara.

"Ya di tingkat pimpinan rencananya begitu," ujar Wakil Ketua KPK Zulkarnain, saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (15/2).

Jika jadi dilaksanakan, gelar perkara ini merupakan penentuan nasib Anas atas kasus yang menjeratnya, apakah perkara bisa dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan atau tidak. Jika naik ke tahap penyidikan, maka KPK resmi menetapkan tersangka baru untuk kasus Hambalang.

Sumber: Merdeka.com
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.