Kubu Habib Rizieq Sebut Jaksa Bingung, Dakwaan Copy Paste

Dedy Priatmojo, Ahmad Farhan Faris
·Bacaan 2 menit

VIVA – Tim kuasa hukum terdakwa kasus kerumunan Habib Rizieq Shihab menilai lima dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap kliennya merupakan pengulangan dan semata-mata meng-copy paste dari dakwaan pertama.

Padahal, lima dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan, kualitas dari masing-masing tindak pidana dan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya.

Demikian disampaikan kuasa hukum dalam eksepsi berjudul 'Mengetuk Pintu Langit Menolak Kezaliman Menegakkan Keadilan' yang dibacakan kuasa hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat, 26 Maret 2021.

"Hal ini menunjukan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan dakwaan terhadap perkara ini sama sekali tidak yakin atau mungkin bingung, apa sesungguhnya perbuatan yang telah dilakukan dalam perkara ini, sehingga dakwaan yang dibuat bukan atas dasar hasil investigasi namun lebih banyak didasarkan atas imajinasi, spekulasi, dan duplikasi, serta kental akan muatan politik dan rekayasa semata," ungkap tim kuasa hukum dalam eksepsi yang dkutip VIVA.

Menurut kuasa hukum, proses hukum alias due process of law dalam perkara a quo telah disaksikan oleh
seluruh rakyat Indonesia sebagai sebuah proses hukum yang dipaksakan yang menabrak seluruh sendi-sendi negara hukum yang berkeadilan.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga menyatakan Indonesia adalah Negara Hukum. Secara teori, konsekwensi dari pernyataan negara hukum adalah, konsep the rule of law harus dipatuhi dalam praktek pelaksanaan law enforcement .

Dalam konsep negara hukum, hubungan antara tiga cabang kekuasaan adalah saling mengontrol, oleh karena tugas kekuasaan yudikatif bukan hanya menjalankan due process of law, namun juga memastikan keadilan dan mengoreksi due process of law yang menyimpang yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif.

Bila kita kongkritkan dalam perkara a quo, maka banyak sekali pelanggaran terhadap due process of law dan ketidakadilan dalam perkara a quo.

"Maka sudah sepatutnya majelis hakim dalam perkara a quo membatalkan perkara ini atau setidaknya membatalkan penerapan pasal-pasal akrobatik, aneh dan diluar nalar hukum dalam perkara ini," ujarnya.

Kuasa hukum berharap persidangan terdakwa Habib Rizieq benar benar menjadi proses pengadilan bukan sekedar proses penghakiman dan penghukuman.

Lebih lanjut, kata Kuasa Hukum, Habib Rizieq merupakan seorang tokoh agama dan tokoh nasional tidak
semestinya menjadi target dari kepentingan-kepentingan non-yuridis dan kepentingan politik dari rezim zalim, dungu dan pandir, yang dengan kekuasaannya melakukan penjinakan dengan instrumen hukum.

"Kami berharap bahwa putusan dari proses hukum persidangan ini, betul-betul didasarkan atas fakta-fakta kebenaran materiil yang terungkap dipersidangan ini demi menegakkan proses hukum yang adil,"