Kubu Lukas Enembe Bantah Mahfud MD: Dana Otsus Rp90 Triliun, Bukan Rp500 Triliun

Merdeka.com - Merdeka.com - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait dana otonomi khusus (otsus) Rp1.000,7 triliun yang diterima Papua sejak 2001 tengah menjadi sorotan. Dimana sebesar Rp500 triliun diantaranya diberikan ketika masa kepemimpinan Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Menanggapi hal tersebut Kuasa Hukum Pengacara Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening mengatakan, jika jumlah nominal dana yang disebut Mahfud tidaklah benar. Karena selama ini, dana otsus yang diserahkan pemerintah hanya mencapai Rp90 triliun.

"No, no yang benar itu dana otsus itu 90 selain triliun, bukan Rp500 triliun itu rata-rata setahun itu rata Rp3-4 triliun (yang diserahkan ke Pemprov Papua)," katanya saat jumpa pers, Senin (26/9).

Dia menilai jika apa yang disebut Mahfud MD adalah 'blunder'. Karena sepanjang menjabat sejak 2013 terpilih sebagai Gubernur Papua Lukas Enembe hanya menerima Rp30-40 triliun.

"Jadi itu tidak benar itu. Dan dana Pak Luka itu dari 2013-2014 untuk kurang lebih kalau kita hitung sekitar Rp30-40 triliun lah," sebutnya.

"Bukan Rp100 triliun kan Pak Lukas juga belum 10 tahun, baru 8 tahun," tambahnya.

Adapun, Roy menjelaskan jika dalam kebijakan mengelola dana otsus Papua. Gubernur Lukas Enembe memiliki skema untuk diserahkan ke 29 Kabupaten/Kota sebesar 80% dari dana yang didapat untuk dikelola masing-masing daerah.

"Dan kebijakan pak lukas 80% diserahkan ke kabupaten kota, 20% untuk provinsi kelola dana pendidikan, kesehatan, bantuan gereja, dan masyarakat adat begitu," terangnya.

Bahkan, Roy sempat mengutip keterangan Presiden Jokowi yang sempat menyebut jika jumlah dana otsus yang diberikan sejak 2002 sampai 2020 adalah Rp94,24 triliun. Hal itu sesuai dengan keterangan Presiden Jokowi pada 11 Maret 2020.

"Ya salah itu data pam Mahfud, karena Presiden sendiri mengatakan 90% nanti saya kirim video presiden. supaya daripada kau nanti ini, lebih baik saya kirim videonya presiden," sebutnya.

Di sisi lain, Roy juga menanggapi terkait statement Mahfud MD yang menyebut bahwa pembangunan di Papua hanya dilakukan lewat proyek pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Jadi begini, Pak Mahfud itu, jangan bicara itu. karena dana itu bukan infrastruktur karena dana itu untuk dibagikan ke masyarakat, beda. Dana itu bukan dana untuk pembangunan infrastruktur bangun gedung," terangnya.

"Dana itu untuk masyarakat, begitu pak Mahfud itu harus tahu. Itu diluar bukan bangun infrastruktur untuk dibagikan ke masyarakat supaya masyarakat yang selama ini belum mendapatkan (pendidikan, kesehatan) itu dapatlah itu," tambah dia.

Kendati demikian, Roy menyatakan untuk lebih detailnya uang terkait pengelolaan dana otsus lebih banyak dikelola oleh daerah Kabupaten/Kota. Lantaran sebesar 80% dana otsus yang diterima Pemprov Papua diserahkan ke daerah.

"Jadi tanya ke bupati bupati yang punya program," tutupnya.

Pernyataan Mahfud Soal Dana Otsus Rp500 T

soal dana otsus rp500 t
soal dana otsus rp500 t.jpg

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, pemerintah selama ini telah memberikan dana otonomi khusus (otsus) Papua mencapai Rp1.000,7 triliun sejak 2001. Sementara menurut Mahfud MD, jumlah dana otsus diterima pada masa kepemimpinan Lukas Enembe diperkirakan lebih dari Rp500 triliun.

"Rp1.000,7 triliun itu sejak 2001 (hingga saat ini). Sementara pada masa Lukas Enembe, lebih dari Rp500 triliun, tidak jadi apa-apa, rakyat tetap miskin dan pejabatnya foya-foya," kata Mahfud MD di Malang, Jawa Timur, Jumat (23/9).

Mahfud MD menjelaskan, sejumlah infrastruktur yang saat ini ada di Papua, seperti jalan tol, merupakan proyek pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dia merasa kecewa sebagian besar dana otsus tidak jelas peruntukannya.

"Di Papua memang sudah ada infrastruktur jalan tol, tapi itu adalah proyek PUPR dari pusat, saya sudah cek. Untuk dana otsus, itu banyak di korupsi," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Dia menegaskan selama ini pemerintah pusat telah memberikan banyak pendanaan untuk wilayah Papua. Namun, besarnya dana yang digelontorkan pemerintah pusat tersebut tidak dirasakan masyarakat.

"Jadi untuk Papua, negara menurunkan (memberikan dana) banyak sekali, tapi rakyatnya tetap seperti itu. Oleh karena itu, kita ambil korupsinya. Jangan main-main, ini penegakan hukum. Kalau negara ini ingin baik, hukum harus ditegakkan," kata dia.

Mahfud MD menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe murni kasus hukum. Dia mengatakan bahwa penegakan hukum kasus dugaan korupsi yang dilakukan Lukas Enembe merupakan perintah undang-undang dan aspirasi masyarakat Papua dan bukan merupakan kasus politik.

"Saya tegaskan kasus Lukas Enembe itu adalah kasus hukum, bukan kasus politik. Itu adalah perintah undang-undang dan aspirasi masyarakat Papua agar Lukas Enembe diproses hukum," kata Mahfud.

Mahfud MD menjelaskan aspirasi masyarakat Papua yang menginginkan agar Gubernur Papua Lukas Enembe diproses secara hukum karena adanya dugaan tindak pidana korupsi sudah mencukupi.

Dia menambahkan, pengungkapan awal dengan bukti yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan gratifikasi sebesar Rp1 miliar tersebut dinilai sudah cukup sebagai pintu masuk untuk mengungkap kasus dugaan korupsi lain.

"Untuk dugaan korupsinya sendiri banyak sekali, ada Rp566 miliar, kemudian Rp71 miliar yang sudah kita blokir," tandasnya.

KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus korupsi. KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada Gubernur Papua tersebut untuk diperiksa sebagai tersangka pada Senin (26/9). [fik]