Kubu Moeldoko Ditolak Pemerintah, Demokrat AHY Bertepuk Tangan

Ezra Sihite, Edwin Firdaus
·Bacaan 1 menit

VIVA – Kuasa Hukum Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Donal Fariz mengapresiasi keputusan pemerintah yang menolak pengesahan kepengurusan Demokrat kubu KLB Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Kepemimpinan Moeldoko diketahui merupakan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara yang berlangsung beberapa waktu lalu.

"Keputusan ini mempertegas fakta bahwa kongres luar biasa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang sudah diberhentikan partai dan menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum adalah tindakan yang lllegal dan bertentangan dengan hukum," kata Donal kepada awak media, Rabu, 31 Maret 2021.

Keputusan penolakan pengesahan oleh Kemenkumham lanjut Donal sekaligus mempertegas bahwa AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh negara.

Selain itu, pemerintah menegaskan bahwa AD dan ART yang sah adalah sebagaimana SK Menkumham Nomor: M.MH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

Donal juga mengingatkan sejak saat ini, Moeldoko Cs tidak boleh menggunakan atribut dan mengatasnamakan Partai Demokrat untuk hal apapun.

"Jika tidak mengindahkan, maka dapat dipastikan akan berurusan dengan hukum," kata Donal lagi.