Kudeta di Mesir Dianggap Inkonstitusional

Jakarta (Antara) - Sebanyak 18 organisasi masyarakat dan lembaga Islam tingkat pusat di Indonesia menganggap kudeta militer menggulingkan Presiden Mohammed Moursi sebagai hal yang melanggar konstitusi karena menafikan keabsahan pemilu dan demokrasi di negara Afrika bagian utara itu.

"Kudeta militer yang terjadi di Mesir nerupakan ancaman terhadap demokrasi dan pelemahan masyarakat sipil," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam "Konferensi Pers Pimpinan Ormas Lembaga Islam" di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakara, Senin.

Dia mengatakan ormas-ormas Islam di Indonesia merasa prihatin dengan kondisi dan perkembangan politik di Mesir. Selain itu, mereka berduka cita atas wafatnya warga negara Mesir akibat perselisihan kekuatan politik di negara itu.

Sementara itu, Ketua Umum Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) Natsir Zubaidi mengatakan kudeta yang terjadi di Mesir dapat menimbulkan instabilitas internal Negeri Piramida itu dan juga dunia Islam termasuk Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia.

"Mohamed Moursi terpilih sebagai presiden melalui premilu yang demokratis dan diakui oleh masyarakat global. Periode tersebut merupakan peralihan dari pemerintahan militer berganti kepada sipil," katanya.

Ormas dan lembaga Islam tersebut akan meneruskan pernyataan tersebut dengan diplomasi di tingkat nasional dan internasional melalui Kementerian Luar Negeri RI, Liga Arab, Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Upaya itu juga akan dilakukan ke pemeritahan Mesir termasuk Ikhwanul Muslimun.

Para perwakilan ormas dan lembaga Islam tersebut mengharapkan tidak ada negara manapun yang berupaya mengambil keuntungan dari kekisruhan stabilitas politik di Mesir. Mereka menginginkan pemberian kemerdekaan bagi rakyat Mesir untuk menentukan nasib mereka sendiri.

"Kami akan mengangkat diplomasi tingkat tinggi. Kami tidak hanya sedang berupaya bermain aman saja. Kami ingin mendorong pemerintah untuk mengambil sikap dan bertindak sesegera mungkin," kata Din.

Ormas dan lembaga Islam yang turut bergabung dalam pernyataan sikap bersama tersebut di antaranya Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah, Ittihadiyah, Parmusi, Majelis Tafsir Alquran, Perti, ICMI, PII, Persis, SI Indonesia dan Mathlaul Anwar. (ar)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.