Kudeta Militer di Myanmar Diyakini Tak Akan Terjadi di Indonesia

Siti Ruqoyah
·Bacaan 2 menit

VIVA – Pengamat politik Adi Prayitno yakin kudeta militer yang terjadi di Myanmar tidak akan terjadi di Indonesia. Dia menjelaskan, Indonesia tidak punya sejarah kudeta militer. Namun tetap perlu antisipasi.

Menurutnya, tentara atau aparat harus dijauhkan dari urusan politik. Biarkan mereka bekerja secara profesional, mengurus keamanan dan ketertiban sosial.

"Tak mungkin ada kudeta militer. Di Indonesia demokrasinya sudah terkonsolidasi. Elite, pers, dan civil society kuat," kata Adi, Selasa 2 Februari 2021.

Adi mengatakan, ada hal lebih penting yang harus negara ini pikirkan, yakni krisis kesehatan dan ekonomi. "Semua pihak mesti solid, jaga sikap, setop pertikaian," tegas Adi.

Sementara pengamat politik lainnya, Ujang Komarudin juga mengatakan di Indonesia tidak ada tradisi kudeta militer.

"Jika melihat kondisi politik saat ini, kudeta militer di Indonesia tak akan terjadi. Karena TNI masih loyal terhadap presiden," kata Ujang.

Namun, segala kemungkinan harus tetap diantisipasi. Menurut dia, Presiden Joko Widodo, perlu memilih sosok yang loyal dan dekat untuk posisi panglima TNI.

Ujang juga mengajak semua pihak untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

"Bergotong royong menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Disiplin menjaga protokol kesehatan, agar tak banyak lagi anak bangsa yang jadi korban Covid-19," ucap dia.

Seperti diketahui, Senin dini hari, 1 Februari, pasukan militer Myanmar menahan pemimpin de-facto Aung San Suu Kyi dan sejumlah tokoh di partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa.

Militer mengambil alih kendali negara. Kudeta terjadi setelah ketegangan meningkat antara pemerintah sipil Suu Kyi dan militer terkait sengketa hasil pemilihan umum.

Sejak 2011, Myanmar bergerak menuju pemerintahan demokratis, setelah sebelumnya berada di bawah rezim militer. Aung San Suu Kyi menjadi tokoh demokrasi di negara itu.

Pada 2015, Suu Kyi dan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) terpilih memimpin negara melalui proses pemungutan suara.

1 Februari, Suu Kyi seharusnya melanjutkan masa jabatan periode kedua. Namun, militer mengambil alih pemerintahan dengan tuduhan adanya kecurangan dalam pemungutan suara.