Kulon Progo harapkan pusat selesaikan pembangunan Tanjung Adikarto

Nusarina Yuliastuti
·Bacaan 2 menit

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan pemerintah pusat menyelesaikan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto supaya dapat segera beroperasi dan menggerakkan ekonomi di wilayah ini.

Bupati Kulon Progo Sutedjo di Kulon Progo, Kamis, mengatakan keadaan fisik Pelabuhan Tanjung Adikarto dari segi kelengkapan untuk aktivitas pelabuhan sudah sangat lengkap, namun belum bisa operasional karena belum bisa dimasuki kapal.

Ada beberapa kendala atau permasalahan yang belum terselesaikan yaitu pembangunan pemecah ombak (breakwater) di sisi barat dan timur, sehingga ombak masih besar di mulut pelabuhan.

Baca juga: KKP ajak masyarakat rawat pelabuhan perikanan rapi dan bersih

Selain itu, terdapat sedimentasi pasir laut yang masuk di mulut pelabuhan atau di muara Sungai Serang, sehingga pendangkalan di alur keluar masuk pelabuhan, karena tingginya tingkat sedimen pasir laut belum dapat normal beroperasi.

"Proyek Pelabuhan Tanjung Adikarto ini sejak 2004 atau 15 tahun belum selesai. Kami berharap dengan hadirnya Brigjend TNI Suparjo, persoalan ini dapat di bawa ke tingkat pusat kemudian dapat dikoordinasikan dengan berbagai kementerian, sehingga bisa terselesaikan pembangunannya dan segera beroperasi serta pemanfaatan dari pelabuhan dapat dirasakan sesuai dengan Asbabunnuzulnya program pembangunan pelabuhan ini,” kata Sutedjo saat mendampingi Deputi Bidkor Pertahanan Negara, Asdep 4/IV Hanneg, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Brigjend TNI Suparjo meninjau Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto.

Ia menambahkan beberapa gedung juga perlu direnovasi karena ada yang sudah rusak. Pemkab tentu mendukung dan menyambut baik kunjungan ini, dengan harapan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto bisa ditindak lanjuti secara serius oleh pemerintah pusat dan bisa diselesaikan dan bisa dimanfaatkan.

"Penyelesaian Pelabuhan Tanjung Adikarto sangat dinanti-nanti nelayan di kawasan pesisir selatan. Apalagi dengan Bandara Internasional Yogyakarta langsung bisa diekspor ke negara tujuan," katanya.

Baca juga: KCN: Pelabuhan Marunda berpotensi raup omzet hingga Rp1 triliun

Sementara itu, Deputi Bidkor Pertahanan Negara, Asdep 4/IV Hanneg, Kemenko Polhukam Brigjend TNI Suparjo menanggapi hal tersebut mengatakan ini menjadi perhatian bersama, karena Kemenko Polhukam setiap pembangunan pasti menyangkut tiga aspek, politik, keamanan dan hukum.

“Setelah kami melihat situasi di lapangan, tentunya harus ditindak lanjuti, dan melaporkan ke pimpinan, paling cepat kemudian melaksanakan rapat dengan kementerian terkait. Mungkin dalam rapat tersebut juga mengundang Pemprov dan Pemkab karena menyangkut wilayahnya atau lokasinya,” katanya.

Brigjend TNI Suparjo menambahkan Pelabuhan Tanjung Adikarto ini sangat strategis sekali, disamping bandara yang sangat megah sampingnya ada pelabuhan yang prasarananya sudah selesai.

"Jelas ini segera kami laporkan dan dirapatkan, semoga segera ditindak lanjuti oleh pemerintah karena yang memiliki kewenangan adalah presiden," katanya.