Kunjungan PM Albanese: Bagaimana sebaiknya Indonesia merespon 'pedekate' Australia?

Kedatangan Perdana Menteri Australia yang baru terpilih, Anthony Albanese, ke Indonesia awal Juni lalu menandai babak baru bagi hubungan Indonesia-Australia.

Albanese memilih Jakarta sebagai tujuan pertama kunjungan diplomasinya ke luar negeri dan membawa beberapa isu untuk didiskusikan dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo – yakni isu ekonomi global dan regional, pemulihan ekonomi pascapandemi, dan implementasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

Sudah menjadi tradisi bagi perdana menteri baru Australia untuk mengunjungi Jakarta sebagai tujuan pertama kunjungan bilateral mereka. Pendahulu Albanese, seperti Scott Morrison, juga melakukan hal yang sama pada 2018, tepat setelah pelantikannya.

Biasanya, destinasi pertama – baik itu suatu negara atau wilayah di suatu negara – yang dikunjungi oleh seorang pemimpin negara setelah dilatntik menandakan bahwa daerah itu adalah prioritas utama pemimpin tersebut.

Bagi Australia, Indonesia pastinya merupakan rekan untuk mengimplementasikan kebijakan luar negerinya yang baru di bawah kepemimpinan Albanese, serta untuk mengamankan kepentingan politiknya di kawasan Pasifik Selatan.

Sebaliknya, Australia bukanlah prioritas utama Indonesia terkait hubungan bilateral. Namun, Jokowi tidak boleh menganggap remeh dan menyia-nyiakan pendekatan Albanese.

Australia terhadap Indonesia: dari kepentingan geopolitik hingga ekonomi

Setidaknya ada dua alasan mengapa Indonesia menjadi prioritas utama Australia.

Pertama, Australia butuh hubungan yang kuat dengan Indonesia guna memperkuat pengaruh di Pasifik Selatan dan menyeimbangkan dominasi Cina di kawasan.

Pengaruh Cina di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Selatan kini tengah menguat sehingga Australia merasa perlu mencari cara untuk mengamankan kepentingan geopolitiknya.

Negara-negara Pasifik Selatan mulai membuka pintu bagi Cina untuk menempatkan pasukan militernya di perairan pasifik, demi mengamankan kepentingan ekonomi Cina di kawasan tersebut. Negara-negara tersebut adalah mereka yang tergabung dalam Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum/PIF), termasuk Fiji, Kepulauan Solomon, Kiribati, Samoa, Niue dan Papua Nugini.

Tentu saja Australia tidak mau wilayah perairan, yang langsung berbatasan dengan negaranya, dikuasai oleh Cina.

Australia melihat betapa strategisnya posisi Indonesia sebagai partner, karena Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN 2023. ASEAN sendiri hingga kini dianggap mampu menyeimbangkan baik pengaruh Cina maupun Amerika Serikat (AS).

Dengan bersekutu dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN lain, Australia berharap dapat menghadang pengaruh soft power Cina di kawasan. Jika ASEAN pun dapat mengurangi ketergantungan ekonomi mereka terhadap Cina, hal tersebut akan berdampak positif bagi keamanan geopolitik Australia.

Kedua, Australia butuh Indonesia untuk menghadapi perang dagang melawan Cina.

Beijing telah memantik perang dagang dengan Canberra dengan menaikkan tarif impor wine (minuman anggur beralkohol), lobster, barley, batu bara, daging sapi, kapas, dan kayu dari Australia. Langkah tersebut adalah bentuk respons terhadap keputusan Australia untuk memblokir pengembangan infrastruktur teknologi 5G oleh Huawei, perusahaan teknologi raksasa asal Cina, di negaranya.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel