Laksamana Sukardi Akui Tak Pernah Diperas DPR

Jakarta (ANTARA) - Mantan Menteri BUMN 1999-2004, Laksamana Sukardi, mengaku selama menjabat tidak pernah mengalami pemerasan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kalau pemerasan oleh DPR saya tidak pernah mengalami. Kalau permintaan banyak," kata Laksamana Sukardi selepas menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Menurut Laksamana Sukardi, bentuk permintaan oleh beberapa anggota DPR itu misalnya terkait dengan pengangkatan direksi atau penunjukan pemasok.

"Ya permintaan ngangkat direksi ini, atau suplier itu saya kira itu wajar-wajar aja tergantung dari kitanya sebab kita ingin memberikan atau tidak. Nah kalau minta tidak dikasih lalu memaksa nah itu baru pemerasan namanya," kata dia.

Selain itu, Laksamana juga mengatakan permintaan semacam itu tak hanya datang dari anggota parlemen, melainkan juga dari pihak eksekutif.

"Yang namanya permintaan itu kan tidak hanya dari DPR dari eksekutif juga banyak minta. Yang paling penting direksi itu tidak usah mengakomodasi permintaan-permintaan yang tidak layak, jadi ikuti saja aturan lewat tender lalu ada klasifikasinya kalau tidak memenuhi syarat ya tidak usah digubris," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan menuturkan BUMN yang menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) serta BUMN pangan seringkali menjadi incaran oknum DPR. Bahkan, oknum DPR mengajari BUMN cara mengeluarkan uang secara aman dan cepat.

Pada Senin (5/11), Dahlan memenuhi panggilan BK dan menyebutkan dua nama yang terindikasi melakukan pemerasan, termasuk peristiwa pemerasan.

Menurut rumor, kedua nama tersebut adalah anggota Komisi BUMN, Idris Laena dari Fraksi Golkar, dan anggota Komisi Keuangan DPR, Sumaryoto dari Fraksi PDIP.

Dahlan menuturkan, tidak perlu menunggu akhir pekan ini, tapi sesegera mungkin akan disampaikan kepada BK.

"Tidak pake inisial, nama lengkap dan modusnya kita serahkan. Waktu laporan kemarin (Senin, 5/11) kami kasih tidak pake inisial kok," ungkapnya.

Meski begitu Dahlan menambahkan, apakah nama lengkap dari nama-nama yang akan disampaikan berikutnya terserah kepada BK apakah mereka mengungkapkan atau tidak.

Sebelumnya, Dahlan mengumbar setidaknya sekitar 10 nama yang terindikasi meminta upeti kepada BUMN.

Namun pada pertemuannya dengan BK, mantan Dirut PT PLN ini hanya mengungkap dua nama, yaitu satu nama dari satu peristiwa pemerasan, sedangkan dua peristiwa dilakukan oleh satu orang yang sama.

"Sebenarnya, dengan mengungkap rinci dua nama tersebut, BK bisa menindaklanjutinya. Tapi karena kami diminta untuk melengkapinya, maka segera kita serahkan detilnya," tegas Dahlan.(rr)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.