Lampung lakukan rehabilitasi hutan dukung penyerapan bersih karbon

Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung tengah berusaha melakukan rehabilitasi hutan guna mendukung penyerapan bersih (net sink) karbon di daerah itu.

"Sekarang jadi target dan arah kita itu meningkatkan penyerapan bersih (net sink) karbon, di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain (forestry and other land use atau FoLU) salah satunya di Lampung," ujar Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah, di Bandarlampung, Jumat.

Baca juga: Kalsel rehabilitasi 30 ribu hektare hutan per tahun

Ia menjelaskan, untuk melakukan penyerapan tersebut, dilakukan sejumlah hal salah satunya rehabilitasi hutan yang ada di daerah itu.

"Akan dipertahankan untuk bagian yang sudah baik, dan memperbaiki yang rusak melalui penanaman kembali. Sebagai bentuk rehabilitasi hutan yang ada di Lampung," tambahnya.

Baca juga: Komisi IV DPR sambut baik arahan Presiden untuk rehabilitasi hutan

Dia mengatakan, dalam melakukan rehabilitasi hutan tersebut tidak menitik beratkan dengan melakukan penanaman tanaman keras, melainkan di arahkan untuk menanam MPTS (Multipurpose Tree Species).

"Rehabilitasi tanaman yang sudah rusak sekarang tidak terpaku pada kayu, namun diarahkan ke tanaman MPTS atau jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan non kayunya," kata dia.

Baca juga: BRGM siapkan beberapa skema pendanaan rehabilitasi kawasan mangrove

Ia melanjutkan, selain melakukan rehabilitasi hutan langkah untuk mempercepat adanya penyerapan bersih karbon, juga dilakukan melalui pelaksanaan pembinaan, peningkatan kapasitas bagi petani yang bermukim di pinggir hutan.

"Kondisi hutan Lampung saat ini, sebesar 80 persen lebih kawasan hutan yang menjadi wewenang pemerintah provinsi sudah ada masyarakat di dalamnya yang melakukan pemanfaatan. Sehingga langkah pembinaan terus dilakukan untuk pencapaian penyerapan bersih karbon," ucap dia.

Baca juga: Pemkab Gorontalo Utara gandeng pihak lain rehabilitasi lahan kritis

Menurut dia, langkah pembinaan itu dilakukan dengan memberikan legalitas untuk melakukan pengelolaan hutan, namun dengan tetap menjaga kelestariannya.

"Legalitas melalui perhutanan sosial ini sudah dilakukan dengan tujuan agar pengelolannya benar, bisa bermanfaat secara ekonomi dan kelestarian hutan bisa ditingkatkan. Sebab petani hutan juga bertugas sebagai penjaga atas kelestarian tersebut," tambahnya.

Baca juga: BRGM akan merehabilitasi 11.000 hektare kawasan mangrove tahun ini

Diketahui Lampung dengan luas hutan sekitar 1.004.735 hektare telah diberi kewenangan oleh negara untuk mengelola hutan seluas 564 ribu hektare lebih yang terbagi menjadi tiga fungsi hutan, yakni sebagai hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi.


Untuk mendorong dan merealisasikan program penurunan emisi sebagai langkah konkret atas kesepakatan di tingkat internasional, pemerintah terus melakukan sosialisasi FOLU Net Sink 2030 di berbagai wilayah di Indonesia.

Baca juga: BNI dorong rehabilitasi hutan pesisir Pantai Anyer

FOLU Net Sink 2030 sendiri dapat dicapai melalui 11 langkah operasional mitigasi sektor FOLU.

Seperti pengurangan laju deforestasi lahan mineral, pengurangan laju deforestasi lahan gambut, pengurangan laju degradasi hutan lahan mineral dan pengurangan laju degradasi hutan lahan gambut.

Kemudian pembangunan hutan tanaman, sustainable forest management, rehabilitasi dengan rotasi, rehabilitasi non-rotasi, restorasi gambut, perbaikan tata air gambut dan konservasi keanekaragaman hayati.

Baca juga: Jejak Bumi OKU Sumsel lakukan pendampingan program rehabilitasi hutan