Langgar Etik Tangani Kasus Brigadir J, AKP Idham Fadilah Disanksi Demosi Satu Tahun

Merdeka.com - Merdeka.com - Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi mutasi bersifat demosi terhadap mantan Panit II Unit III Den A Ropaminal Divpropam Polri AKP Idham Fadilah (AKP IF). Sanksi itu diberikan setelah AKP Idham terbukti melanggar etik menangani kasus pembunuhan Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Kabagpenum Humas Polri Kombes Nurul Azizah mengatakan, sanksi terhadap AKP Idham diberikan berdasarkan hasil sidang digelar Komisi Kode Etik Polri pada Rabu (21/9) kemarin. Sidang etik itu digelar di ruang sidang Divpropam Polri gedung TNCC Mabes Polri.

"Sanksi administratif berupa mutasi yang bersifat demosi selama satu tahun semenjak di Mutasikan ke Yanma Polri," kata Nurul dalam keterangannya, Kamis (22/9).

AKP Idham Diwajibkan Minta Maaf ke Keluarga Brigadir J

AKP Idham tak hanya disanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi. Majelis sidang etik juga menyatakan perbuatan AKP Idham dalam menangani kasus kematian Brigadir J tercela.

Untuk itu, AKP Idham diwajibkan meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan keluarga Brigadir J.

"Ketiga kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi selama satu bulan," ujar dia.

Sidang etik AKP Idham dipimpin Kombes Rachmat Pamudji selaku ketua komisi KKEP beserta hakim anggota lainnya. Majelis etik juga memeriksa lima orang dalam menyidangkan kasus AKP Idham. Mereka adalah Kombes pol ANP, Iptu HT, Iptu JA, Aiptu SA, dan Briptu SMH.

Majelis etik menyatakan AKP Idham melanggar Pasal 5 Ayat 1 Huruf c, Pasal 6 Ayat 2 Huruf b PERPOL Nomor 7/2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

13 Polisi Disanksi Langgar Etik Tangani Kasus Brigadir J

AKP Idham menjadi personel polisi terbaru dijatuhi sanksi pelanggaran etik setelah sebelumnya majelis etik menjatuhkan sanksi serupa kepada Iptu Januar Arifin dan Briptu Sigid Mukti Hanggono.

Kemudian Brigpol Frillyan Fitri Rosadi menerima sanksi demosi 2 tahun; AKP Dyah Chandrawati demosi satu tahun; AKBP H. Pujiyarto ditempatkan di patsus selama 28 hari; Bharada Sadam, demosi 1 tahun; dan Briptu Firman Dwi Ariyanto, sanksi demosi selama satu tahun.

Sementara untuk yang menerima sanksi dipecat secara tidak hormat (PTDH) adalah, AKBP Jerry Raymond Siagian yang masih dalam proses tahap banding. Sedangkan untuk sanksi pelanggaran Obstruction Of Justice, Irjen Ferdy Sambo telah dinyatakan dipecat usai upaya bandingnya ditolak Majelis KKEP pada Senin (20/9).

Lalu untuk tingkat banding atas putusan PTDH lainnya yang masih dalam proses yakni; Kombes Pol Agus Nur Patria; Kompol Chuck Putranto; dan Kompol Baikuni Wibowo PS. Mereka adalah tiga pelanggar yang juga menjadi tersangka Obstruction Of Justice.

Lebih lanjut untuk tiga pelanggar Obstruction Of Justice yang masih menunggu persidangan diantaranya; Brigjen Pol Hendra Kurniawan Karopaminal Polri; AKBP Arif Rahman Arifin wakaden B Ropaminal Propam Polri; serta AKBP Arif Rahman Arifin wakaden B Ropaminal Propam Polri. [gil]