Langkah tepat tangani krisis (akses) pangan

Presiden Joko Widodo sempat kembali mengungkap ancaman krisis pangan dalam Sidang Kabinet Paripurna pada akhir tahun 2022, setelah sebelumnya menyampaikannya di Forum G20.

Beberapa pihak tak setuju, mereka menyodorkan data bahwa ancaman krisis pangan terlalu mengada-ada karena produksi pangan dunia justru sedang membaik, walau harga pangan memang melambung. Apa yang sebenarnya terjadi?

Kemajuan penelitian dan teknologi memang telah membawa dunia pertanian berada pada puncak produktivitas tanaman pangan yang membaik. Isu stagnasi produktivitas yang satu dekade terakhir mencuat karena tanah lapar, mulai dapat diatasi.

Caranya tentu dengan mengombinasi penggunaan pupuk organik dan pupuk anorganik, seperti yang diajarkan para guru-guru pertanian di ruang kuliah.

Namun, penyediaan pangan untuk 8 miliar penduduk dunia adalah persoalan yang kompleks. Distribusi ketersediaan pangan tidak merata antara wilayah penyedia pangan dengan wilayah konsumsi pangan.

Pada konteks ini persoalan krisis pangan bukan sekadar jumlah pasokan pangan dari petani dan jumlah permintaan pangan oleh konsumen. Distribusi pangan membutuhkan peran dan jasa pedagang, perusahaan transportasi, serta tentu regulator pemerintah setempat.

Tragedi pandemi COVID-19, ketegangan Rusia-Ukraina, serta ketegangan negara-negara produsen pangan lain telah mengganggu distribusi pangan tersebut, sehingga isu krisis pangan bukan hal yang mengada-ada.

Pabrik terbesar biji-bijian, seperti gandum, kedelai, maupun jagung dunia, berasal dari tanah terbaik di muka bumi, yaitu Mollisols yang kini juga disebut tanah hitam atau black soil.

Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), pada 2022 di perkirakan wilayah utama black soils ditemukan di Eurasia (Russian Federation (327 juta ha), Kazakhstan (108 juta ha), dan Ukraina (34 juta ha)), Asia, yakni (China (50 juta ha) dan Mongolia (39 juta ha), Amerika Utara, yang terdiri dari Amerika Serikat (31 juta ha), Kanada (13 juta ha), dan Amerika Latin, yakni Argentina (40 juta ha), Kolombia (25 juta ha), dan Meksiko (12 juta ha).

Tanah subur yang semula berupa padang rumput dan hutan itu sebagian besar telah berubah menjadi lahan pertanian penghasil utama biji-bijian dunia.

Rusia yang kini sedang bersitegang dengan Ukraina merupakan wilayah penghasil biji-bijian penting dengan luasan black soil yang dominan.

Pada konteks inilah meskipun produktivitas lahan pertanian saat ini berada pada posisi tertinggi, tetapi negara penghasil pangan utama tengah berperang. Demikian pula negara penghasil pangan lainnya menahan produksinya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, karena kekhawatiran perang meluas.

Krisis pangan yang mengancam sejatinya bukan krisis pangan karena gagal panen. Krisis pangan yang bakal terjadi adalah krisis karena akses pangan terhambat. Akses terhambat karena bermacam sebab, seperti produsen menahan hasil panen untuk tidak menjual, distribusi terganggu karena jalur transportasi terganggu, atau karena harga yang tidak terjangkau sebagai muara dari semua sebab tersebut.

Wajar saja Presiden Joko Widodo meminta semua menterinya untuk mengantisipasi krisis (akses) pangan. Indonesia memang negara yang paling rentan terhadap kekurangan pangan, apapun penyebabnya.

Populasi rakyat Indonesia yang mencapai 275 juta orang berada pada negara keempat dengan populasi tertinggi, setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat.

Populasi itu membuat beban negara Indonesia paling berat jika terjadi krisis pangan akibat gagal panen maupun akibat akses distribusi yang terhambat.

Berbeda dengan negara lain, seperti tetangganya Malaysia dan Singapura, yang populasinya jauh di bawah Indonesia. Populasi Malaysia hanya 33,3 juta penduduk, sementara populasi rakyat Singapura hanya 5,6 juta.

Dengan demikian langkah-langkah peringatan krisis pangan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di setiap kesempatan sudah tepat.


Cadangan pangan

Barangkali contoh paling mudah menggambarkan krisis akses pangan adalah kondisi kurangnya stok Bulog untuk cadangan pangan.

Sekarang ini Bulog membutuhkan 700 juta ton beras untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP), minimal 1,2 juta ton di gudangnya. Pada 6 Desember 2022 beras di gudang Bulog tersisa 494.202 ton untuk stok di gudang.

Bulog kesulitan memenuhi gudangnya dengan beras, meskipun beras di dalam negeri disebut-sebut masih cukup. Musababnya, harga beras sudah tinggi, sehingga menyulitkan Bulog membeli di dalam negeri.

Bulog seperti tikus yang mati di lumbung padi. Meskipun beras di swasta banyak, tetapi Bulog sulit mendapatkannya sesuai dengan batas harga yang telah ditentukan.

Tentu semua pihak tidak ingin krisis akses pangan ini mempengaruhi pangan rakyat Indonesia. Pada konteks Indonesia, wilayah Indonesia yang tersusun dari pulau-pulau, membentuk negara kepulauan, juga paling rentan dengan krisis akses pangan.

Terbukti karena sebenarnya banyak provinsi serta kabupaten di bawahnya yang surplus beras. Hanya beberapa provinsi dan kabupaten yang luasan sawahnya sempit, sehingga defisit beras.

Dengan kata lain, menurut data, secara nasional kebutuhan dan produksi beras di Indonesia cukup, tetapi distribusinya yang berbeda-beda karena ada wilayah sentra beras dan bukan sentra beras.

Defisit yang biasanya kemudian muncul ke permukaan adalah apabila akses dari wilayah surplus ke wilayah yang defisit terhambat karena bermacam-macam sebab.

Krisis akses pangan di Indonesia bisa akan semakin berat karena harga pangan tinggi dan daya beli sebagian masyarakat masih tergolong rendah.

Penguatan pangan lokal dapat mengurangi konsumsi beras, sehingga ketergantungan bangsa Indonesia pada beras dapat menurun.

Maka Pemerintah harus mampu menaikkan kasta pangan lokal, bukan sekadar sebagai pangan alternatif, tetapi juga menjadi pangan utama, khususnya di wilayah-wilayah yang secara kultural mengonsumsi pangan lokal tersebut.

Gerakan promosi pangan lokal sebagai pangan utama jangan hanya di pusat, tetapi dilakukan di setiap provinsi dan kabupaten, sesuai dengan kekhasan masing-masing. Hanya dengan cara itu pangan lokal menjadi pangan utama dan menjadi prioritas di provinsi atau kabupaten masing-masing.

Di sisi lain akses transportasi daerah sentra pertanian dan nonpertanian harus terus dibuka. Pembangunan rel kereta api baru, jalan tol, pelabuhan, bandar udara baru, dan jalan usaha tani turut berpengaruh, sekaligus dapat memperlancar akses pangan.

Akses transportasi yang terbuka membuat biaya pengiriman pangan menjadi murah dan cepat. Peringatan Presiden tentang krisis akses pangan memang harus diwaspadai, diantisipasi, ditindaklanjuti, dan diurai secara sistematis oleh pihak-pihak terkait.

*) Prof. Andi Muhammad Syakir adalah Ketua Umum Perhimpunan Agronomi Indonesia dan Dr. Destika Cahyana, SP, M.Sc, peneliti pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).