Lantik 3 Pejabat Eselon I, Sri Mulyani: Tak Ada Waktu untuk Pelajari Jabatan Baru

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani melantik 3 pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Mereka adalah Astera Primanto Bhakti menjadi Dirjen Perbendaharaan menggantikan Hadiyanto yang memasuki masa pensiun.

Kemudian Luky Firmansyah sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan menggantikan, Astera Primanto Bhakti. Lalu Suminto sebagai Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Risiko (PPR) yang menggantikan Luki Firmansyah.

"Bapak-bapak bertiga, tak memiliki waktu untuk mempelajari jabatan baru. Saya beranggapan selama ini Anda semua sudah belajar dalam setiap unit eselon I karena selalu bekerja bersama dan berkolaborasi," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (1/11).

Kepada Dirjen Perbendaharaan yang baru, Sri Mulyani meminta untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perbendaharaan negara. Perbendaharaan tidak hanya tentang cash management di pusat dan daerah, namun terus meningkatkan real fungsi sebagai treasurer.

"Apalagi dalam situasi dunia bergerak dan bergejolak dengan kenaikan inflasi, kenaikan suku bunga, dan penguatan kurs USD. Ini harus direspons dan juga saat yang sama dijaga kemampuan kita jaga pelaksanaan APBN dan fungsi treasurer," kata dia.

Selain itu, dia meminta Astera untuk terus memonitor realisasi belanja negara yang baru 61,6 persen. Sehingga dalam sisa waktu 3 bulan harus segera terealisasi dengan optimal.

Selesaikan Implementasi UU HKPD

Kepada Dirjen Perimbangan Keuangan, Sri Mulyani berpesan untuk menyelesaikan implementasi UU HKPD yang aturan turunannya segera diselesaikan. Mengingat pembahasannya sudah cukup intensif.

"Aturan turunan harus diselesaikan dan sudah bahas cukup intensif, harus tetap momentumnya penyelesaian bisa diselesaikan sesuai amanat undang-undang," kata dia.

Tak hanya itu, belanja di daerah merupakan salah satu elemen sangat signifikan dalam APBN. Kualitas dan pola belanja sangat menentukan dampak APBN ke perekonomian.

"Kami semua memahami, hingga akhir September, Belanja APBD baru 53,4 persen, lebih kecil dari belanja tingkat pusat. Sehingga perlu terus dorong efektivitas dan kualitas belanja daerah," kata dia.

Sementara itu, kepada Dirjen Pembiayaan yang baru Sri Mulyani meminta untuk memahami kondisi ekonomi global yang tengah bergejolak. Utamanya dalam hal menjaga pengelolaan pembiayaan dan menjaga risiko keuangan negara. Kenaikan cost of fund, perubahan nilai tukar kemungkinan terjadinya resesi dunia.

Semua hal tersebut akan memengaruhi kemampuan mendapatkan pembiayaan kompetitif, aman dan sustainable. "Saya minta Pak Suminto tingkatkan inovasi pembiayaan dalam mendorong pembangunan baik di kementerian/lembaga," pungkasnya. [idr]