Laporan: Kemunduran G20 pada subsidi bahan bakar fosil

·Bacaan 3 menit

Paris (AFP) - Negara-negara kaya masih menyediakan lebih dari setengah triliun dolar setiap tahun untuk proyek bahan bakar fosil meskipun berkomitmen untuk memangkas emisi gas rumah kaca sejalan dengan kesepakatan iklim Paris, penelitian menunjukkan pada Selasa.

Sementara dukungan negara untuk minyak, gas, dan batu bara telah sedikit menurun sejak perjanjian 2015 yang penting, analisis bersama oleh tiga lembaga pemikir iklim menemukan bahwa rencana stimulus pasca pandemi di banyak negara akan menghasilkan miliaran lebih banyak dana yang diberikan untuk bahan bakar berpolusi.

Dalam penilaian kinerja negara-negara G20 dalam menghapus subsidi bahan bakar fosil, analisis menemukan bahwa setidaknya 170 miliar dolar AS uang publik telah dijanjikan untuk sektor-sektor padat bahan bakar fosil sejak dimulainya pandemi.

"Pemerintah-pemerintah G20 sudah tidak berada di jalur yang tepat untuk memenuhi komitmen Perjanjian Paris mereka untuk mengakhiri dukungan bagi bahan bakar fosil sebelum Covid-19," kata Anna Geddes dari Institut Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang ikut menulis laporan tersebut.

"Sekarang, sayangnya mereka bergerak ke arah yang berlawanan."

Subsidi-subsidi produksi dan konsumsi dalam bentuk keringanan pajak, rabat, insentif keuangan atau bahkan bantuan luar negeri dan dapat membuat harga-harga konsumen tetap rendah.

Badan Energi Internasional (IEA) mengatakan bulan lalu bahwa pandemi memberikan kesempatan sekali dalam satu generasi bagi pemerintah-pemerintah untuk memberlakukan "perubahan langkah dalam investasi energi bersih".

Tetapi pemerintah-pemerintah yang putus asa untuk membuat ekonomi mereka kembali aktif setelah kerusakan yang ditimbulkan oleh Covid-19 tampaknya tidak memperhatikan saran ini.

Penguncian dan larangan perjalanan telah menyebabkan polusi karbon global anjlok tahun ini dibandingkan dengan 2019, yang menurut IEA harus menjadi "puncak definitif" untuk emisi.

Tetapi analisis pada Selasa menunjukkan bahwa negara-negara kaya - yang bertanggung jawab atas sebagian besar emisi - cenderung membatalkan bahkan sedikit kemajuan yang telah mereka buat dalam menghapus subsidi secara bertahap.

Ditemukan bahwa mereka telah memberikan 584 miliar dolar AS untuk proyek bahan bakar fosil setiap tahun antara 2016-2019.

Mengukur jalur reformasi subsidi masing-masing negara, analisis menemukan bahwa tidak ada satu negara pun yang membuat "kemajuan bagus" sejalan dengan pencapaian tujuan kesepakatan Paris.

Perjanjian 2015 memerintahkan negara-negara untuk membatasi kenaikan suhu global menjadi "jauh di bawah" dua derajat Celcius (3,6 Farenheit) di atas tingkat pra-industri melalui pemotongan emisi besar-besaran.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa agar tujuan Paris yang lebih ambisius yaitu pemanasan 1,5C terpenuhi, emisi harus turun 7,6 persen setiap tahun hingga 2030.

Beberapa penelitian telah menunjukkan pengurangan emisi mendekati angka itu selama penguncian pandemi, tetapi para ilmuwan memperingatkan bahwa tidak kurang dari perombakan total tentang bagaimana kekuatan-kekuatan dunia itu sendiri akan menangani pemanasan jangka panjang.

Biaya subsidi mungkin sulit dihitung, mengingat banyaknya bentuk-bentuk dan metode-metode pengirimannya.

Tahun lalu, kertas kerja oleh Dana Moneter Internasional memperhitungkan biaya sosial dan ekonomi dari polusi udara, risiko kesehatan, dan efek perubahan iklim yang terkait dengan penggunaan bahan bakar fosil.

Diperkirakan bahwa jika harga bahan bakar fosil "sepenuhnya efisien" - yang berarti bebas subsidi - pada tahun 2015, "emisi CO2 global akan 28 persen lebih rendah (dan) kematian akibat polusi udara bahan bakar fosil 46 persen lebih rendah."

Sebagian besar negara G20 mendapat skor buruk dalam penilaian pada Selasa karena kurangnya transparansi dan dukungan berkelanjutan untuk energi berbasis bahan bakar fosil.

"Pemerintah-pemerintah sedang menggulirkan tingkat keuangan publik yang bersejarah sebagai tanggapan terhadap pandemi," kata Bronwen Tucker, dari Oil Change International.

"Daripada membiayai krisis besar lainnya - perubahan iklim - pemerintah-perintah kita harus berinvestasi dalam masa depan yang tangguh."