Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara 2020 Mulai Diperiksa BPK

Fikri Halim, Arrijal Rachman
·Bacaan 1 menit

VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan, akan mendukung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses pemeriksaan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) 2020.

Proses pemeriksaan LKBUN 2020 itu dijadwalkan mulai Januari hingga Mei 2021, sebagaimana kesepakatan bersama antara pemerintah dan BPK.

Sri menyampaikan akan menjaga kelancaran proses pemeriksaan yang dilaksanakan di tengah pandemi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Dalam rangka kelancaran pemeriksaan LKBUN tahun 2020 yang tetap harus mengikuti protokol kesehatan karena COVID masih meningkat di Indonesia saat ini," kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 27 Januari 2021.

Baca juga: Jokowi Lantik 5 Dewan Pengawas LPI, Ini Profil Lengkapnya

Sri mengatakan, akan mendorong seluruh unit terkait di lingkup anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) agar melakukan digitalisasi dokumen pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara. Dokumen pengelolaan itu, kata Sri, akan menjadi dokumen sumber atau dokumen pendukung dalam pemeriksaan LKBUN tahun 2020 oleh BPK.

Selanjutnya, Sri juga berharap proses pemeriksaan dapat terjaga dengan baik sesuai standar pemeriksaan keuangan negara dan jadwal yang telah ditetapkan.

Pandemi COVID-19 menurutnya tidak menjadi hambatan dalam penyusunan laporan keuangan negara tersebut sehingga pemeriksaannya juga harus sama.

“Kami ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada BPK atas kerjasamanya yang sangat baik di dalam proses audit telah semakin baik dan komunikatif dengan adanya pembahasan konsep hasil pemeriksaan dan konsep rekomendasi," ucapnya.

Sri berharap komunikasi yang baik antara pemerintah dan BPK yang telah terbangun selama ini dapat terus terjalin dan terjaga untuk kelancaran proses pemeriksaan dan upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.