Laporan: Perempuan kasus aborsi AS mengaku dibayar sebagai aktivis

Washington (AFP) - Perempuan yang menjadi pusat perhatian terkait keputusan Mahkamah Agung 1973 yang mengesahkan aborsi di Amerika Serikat, Roe v Wade, mengaku bahwa ia kemudian dibayar oleh kelompok-kelompok antiaborsi untuk mengecam keputusan penting itu, demikian terungkap dalam sebuah film dokumenter yang akan dirilis pada Jumat.

Norma McCorvey adalah "Jane Roe" anonim yang pada 1969 datang ke pengadilan untuk menentang undang-undang larangan aborsi setelah ia di Negara Bagian Texas tidak diperbolehkan melakukannya.

Kasusnya sampai ke Mahkamah Agung, yang pada 22 Januari 1973 memutuskan bahwa perempuan secara hukum diperbolehkan menggugurkan kandungan.

Namun pada 1990-an, McCorvey menjadi penentang keras aborsi. Ia beralih ke Protestan evangelis dan kemudian menjadi Katolik.

Dalam film dokumenter "AKA Jane Roe," yang mengudara Jumat di jaringan FX, McCorvey menegaskan bahwa ia dibayar untuk menjadi wajah gerakan antiaborsi. "Saya pikir itu saling menguntungkan," katanya dalam sebuah cuplikan film dokumenter tersebut, yang diterbitkan di media AS. "Saya mendapatkan uang dari mereka dan mereka menempatkan saya di depan kamera dan memberi tahu apa yang harus saya katakan. Itulah yang akan saya katakan."

"Saya waktu itu adalah orang berpengaruh," katanya Nick Sweeny, sutradara yang bertemu dengannya beberapa bulan sebelum ia meninggal pada 2017, pada usia 69 tahun.

"Jadi itu semua hanya sandiwara?" tanya Sweeny.

"Iya, dan saya melakukannya dengan baik. Saya jago bersandiwara -tapi tentu saja saat ini saya tidak bersandiwara," jawab McCorvey.

Dalam apa yang ia gambarkan sebagai "pengakuan kematian," McCorvey mengatakan, "Kalau seorang perempuan muda ingin melakukan aborsi, ya silakan. Anda tahu, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Anda tahu, itu sebabnya mereka menyebutnya pilihan, itu pilihan Anda.

Sejak Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan itu, rakyat Amerika terus terpecah menyangkut hak aborsi, dan banyak yang menentangnya karena alasan agama.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, beberapa negara bagian telah mengeluarkan undang-undang yang sangat membatasi akses ke prosedur aborsi sehingga memicu pertikaian hukum, yang tampaknya akan berakhir sekali lagi di hadapan Mahkamah Agung.

cyj/leo/jm/cl