Laporkan Aksi Laser Greenpeace, Pimpinan Dinilai Dukung Pelemahan KPK

·Bacaan 4 menit

Liputan6.com, Jakarta Sebanyak 120 lembaga menyoroti laporan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap aktivis Greenpeace ke Polres Jakarta Selatan. KPK melaporkan Greenpeace karena merasa terganggu dengan aksi tembak laser ke Gedung KPK pada 28 Juni 2021 malam.

"Pada tanggal 19 Juli 2021 petang, KPK melalui Biro Umum memberikan keterangan ke beberapa media, bahwasanya KPK telah melaporkan sejumlah aktivis antikorupsi yang menembakkan laser ke Gedung KPK. Juru Bicara KPK Ali Fikri mengklaim aksi penembakan laser telah mengganggu ketertiban dan kenyamanan KPK," demikian dikutip dari siaran pers bersama dari 120 lembaga, Rabu (21/7/2021).

KPK melalui Ali Fikri sempat menyebut pelaporan dilakukan lantaran aksi Greenpeace dilakukan secara sengaja karena ingin menggangu ketertiban dan kenyamanan operasional perkantoran KPK sebagai objek vital nasional.

"Padahal aksi yang dilakukan merupakan bentuk keprihatinan terhadap lembaga pemberantasan korupsi dari serangkaian upaya-upaya pelemahan terhadap lembaga tersebut," bunyi siaran pers.

Perwakilan dari 120 lembaga tersebut mengatakan pelemahan pemberantasan korupsi dimulai dari revisi UU KPK hingga pelaksaan tes wawasan kebangsaan (TWK) menonaktifkan 75 pegawai.

Mereka menyatakan, aksi penembakan laser yang dilaporkan KPK hanya salah satu dari aksi yang telah dilakukan dan bagian dari rangkaian aksi-aksi koalisi masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa menolak pelemahan KPK.

Pelaporan dan upaya pemidaanan terhadap aksi Greenpeace di gedung KPK merupakan peristiwa yang pertama kali. Padahal sebelumnya telah banyak aksi-aksi demonstrasi di gedung KPK dan tidak pernah ada upaya pemidanaan.

"Upaya pelaporan terhadap aksi-aksi seperti yang dilakukan oleh KPK, merupakan ancaman demokrasi ke depan," katanya.

Apalagi, aksi yang dilakukan terhadap KPK merupakan upaya dari menolak pelemahan KPK dan kejanggalan TWK. Pelaporan yang dilakukan KPK merupakan upaya pembungkaman publik. Pelaporan seperti ini baru pertama kali terjadi di KPK era Firli Bahuri.

"Selama ini, dibandingkan pada aksi yang dilakukan terhadap KPK, lembaga negara lain bahkan secara institusi terkait, jarang sekali tercatat melaporkan tindakan kritik yang diarahkan terhadap institusinya, bahkan seperti gedung DPR yang berulang kali didemonstrasi," katanya.

Fokus pada Pemberantasan Korupsi

Apalagi, dalam Pasal Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Dewas Nomor 02 Tahun 2020, menyebutkan 'dalam mengimplementasikan nilai dasar profesionalisme, setiap insan komisi dilarang merespons kritik dan saran secara negatif dan berlebihan.

"Alih-alih sibuk menjawab kritik dengan kriminalisasi, harusnya KPK fokus pada upaya-upaya strategis pemberantasan korupsi. Langkah-langkah kontraproduktif seperti kriminalisasi justru makin menguatkan indikasi bahwa pimpinan KPK saat ini terlibat dalam pelemahan KPK," pungkas siaran pers bersama tersebut.

Adapun 120 lembaga yang ambil bagian dalam siaran pers ini yakni:

1. YLBHI

2. LBH Jakarta

3. Greenpeace Indonesia

4. WALHI EKSEKUTIF NASIONAL

5. WALHI JAKARTA

6. Fraksi Rakyat Indonesia

7. Bersihkan Indonesia

8. Ecosoc Institute

9. Bangsa Mahasiswa

10. Serikat Mahasiswa Progresif UI

11. Aliansi BEM Seluruh Indonesia

12. BEM Se-Unnes

13. Aliansi BEM Semarang Raya

14. BEM KM Universitas Yarsi

15. BEM FISIP UNMUL

16. Indonesia Corruption Watch

17. BEM Universitas Siliwangi

18. BEM Fapet Unpad

19. BEM UI

20. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI)

21. BEM STHI Jentera

22. BEM FISIP UNSIL

23. BEM PM Universitas Udayana

24. BEM FH UPNVJ

25. Enter Nusantara

26. JATAM Kaltim

27. LBH Samarinda

28. ICJR

29. PSHK

30. LBH Pers

31. LeiP

32. LBH Masyarakat 33. PBHI

34. ELSAM

35. ICEL

36. LBH Pos Malang

37. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

38. Aliansi Akademisi Tolak Omnibus Law

39. KIKA

40. FSBKU KSN

41. KontraS

42. Save Our Borneo

43. IJRS

44. Pusaka Bentala Rakyat

45. Jikalahari

46. Serikat Petani Kelapa Sawit

47. Senarai

48. Front Mahasiswa Nasional

49. BEM ULM

50. KPRI

51. SPRI (Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia)

52. Pokja 30

53. LEM UII Yogyakarta

54. BEM FH UI

55. Perkumpulan Lingkar Hijau

56. BEM HUKUM UNHAS

57. BEM FH Undip

58. BEM FH Unsika

59. BEM FKB Universitas Telkom

60. Garda Tipikor FH UNHAS

61. PUSaKO FH Unand

62. LBH Yogyakarta

63. BEM FISIP UI

64. BEM FKM UI

65. BEM Vokasi UI

66. BEM FF UI

67. BEM FIA UI

68. BEM FPsi UI

69. BEM FIB UI

70. BEM FK UI

71. BEM Fasilkom UI

72. BEM FT UI

73. Pers Suara Mahasiswa UI

74. BEM FH Unpad

75. BEM FH Unair

76. Aliansi BEM Univ. Brawijaya

77. SAKSI FH

78. BEM Undip

79. BEM FKM Undip

80. BEM FSM Undip

81. BEM FISIP Undip

82. BEM FPP Undip

83. BEM FPIK Undip

84. BEM FT Undip

85. BEM FEB Undip

86. BEM Psikologi Undip

87. BEM FK Undip

88. FNKSDA

89. LAMRI Surabaya

90. Aliansi Selamatkan Lingkungan Malang Selatan

91. BEM Unsoed

92. PADI Indonesia

93. Etika Kosmologi Khatulistiwa

94. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

95. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)

96. Kanopi hijau Indonesia

97. LBH Surabaya

98. WALHI Jawa Barat

99. Auriga Nusantara

100. AEER

101. JATAM

102. Trend Asia

103. Walhi Kalimantan Selatan

104. LBH Bandung

105. Perkumpulan Lingkar Hijau

106. WALHI Yogyakarta

107. WALHI Sumatera Selatan

108. WALHI Lampung

109. WALHI NTB

110. WALHI Jambi

111. WALHI Jawa Tengah

112. WALHI RIAU

113. WALHI Jawa Timur

114. WALHI Sulawesi Tenggara

115. WALHI Maluku Utara

116. Walhi Kalimantan Selatan

117. WALHI Kalimantan Timur

118. WALHI Kep.Babel

119. WALHI Papua

120. Amnesti Internasional Indonesia

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel